Tak Ingin Dizalimi oleh KPK, Eks Ketum PPP Rommy Ajukan Banding Vonis

Menurut Ali, dokumen memori banding akan disampaikan oleh jaksa komisi antirasuah secepatnya ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 

"Memori banding itu akan kami susun," tutur Ali. 

Vonis yang disampaikan oleh majelis hakim sesungguhnya sudah lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa komisi antirasuah. Jaksa KPK semula menuntut empat tahun bui, hak politik dicabut selama lima tahun dan membayar denda Rp250 juta. Jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan vonis supaya Rommy membayar uang pengganti Rp46 juta. 

Sementara, melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, Rommy mengaku mengajukan banding karena hak-haknya dizalimi oleh komisi antirasuah. Upaya penzaliman itu, kata Maqdir, menggunakan baju penegakan hukum. 

"Maka klien kami juga menyatakan banding dan telah kami daftarkan di PN Tipikor pada hari terakhir yakni (27/1) menyusul pendaftaran yang dilakukan oleh KPK," ungkapnya.

Maqdir juga melihat adanya upaya penggiringan opini terhadap kliennya yang membandingkan vonis Rommy dengan hukuman bagi ketua umum parpol lainnya. Selain Rommy, komisi antirasuah juga sudah pernah menjerat ketum dari parpol lain, mulai dari Setya Novanto (Golkar), Anas Urbaningrum (Demokrat) dan Luthfi Hasan Ishaaq (PKS).

"Pembandingan ini menyesatkan dan semata-mata dimaksudkan untuk framing negatif ke klien kami. Dari kacamata hukum, vonis untuk seorang terdakwa tidak boleh dibandingkan atas dasar besaran uang yang terlibat dan peranannya dalam sebuah delik," tutur Maqdir.  

Hal lain yang disampaikan oleh Maqdir yakni kliennya seharusnya memang tidak perlu dibebankan untuk membayar uang pengganti. Sebab, sejak awal Rommy, kata Maqdir tidak pernah menerima duit senilai total Rp307 juta dari eks dua pejabat Kementerian Agama. 

"Menurut putusan hakim PN Tipikor juga menyatakan demikian, klien kami sama sekali tidak pernah meminta, mengetahui dan menerima uang-uang yang dituduhkan," kata dia lagi.