Tak Jujur Soal Harun Masiku, Jokowi Didesak Copot Yasonna Laoly

Selain mendesak agar Presiden Jokowi mencopot Yasonna, koalisi masyarakat sipil turut meminta supaya KPK memeriksa menteri dari PDI Perjuangan tersebut. Yasonna diduga dengan sengaja menyembunyikan Harun. Oleh sebab itu, KPK harus memeriksa atas dugaan telah merintangi proses penyidikan. 

"Yasonna sebagai Menkum HAM punya andil besar dalam proses mempercepat penemuan Harun Masiku. Tapi, jika ia memberikan informasi yang benar. Namun, faktanya yang bersangkutan justru berbohong kepada publik," kata Kurnia. 

Lagipula, Kurnia melanjutkan, ini bukan kali pertama KPK memproses orang yang sudah merintangi penyidikan dengan menggunakan UU Tipikor pasal 21. Di masa lalu, komisi antirasuah pernah menggunakan pasal yang sama untuk menjerat kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dan advokat Lucas. 

"Harusnya, dengan rekam jejak yang cukup panjang dalam penanganan perkara, KPK tidak lagi ragu untuk menjerat Yasonna," ujarnya lagi. 

Drama terbaru dari perburuan Harun Masiku, yaitu Menkum HAM Yasonna Laoly mencopot Dirjen Imigrasi, Ronny Frankie Sompie pada Rabu (29/1). Yasonna beralasan Ronny dicopot supaya mencegah konflik kepentingan. Sebab, ia membentuk tim untuk mencari tahu apa penyebab ada perbedaan data yang disampaikan oleh pihak imigrasi mengenai keberadaan Harun. 

Imigrasi sempat mengatakan ada keterlambatan pemrosesan data di SIMKIM, sehingga Yasonna baru mengetahui Harun sudah tiba di Indonesia pada tanggal (7/1) belakangan. 

Lalu, apa komentar Yasonna mengenai desakan agar ia dicopot oleh Presiden Jokowi?

"Itu hak dia bicara, urusan dia itu. Tapi kan lihat dulu ada gak faktor-faktor mens rea-nya (niat berbuat jahatnya)," tutur Yasonna pada (29/1) di gedung DPR.

Ia juga membantah berusaha cuci tangan atas kekeliruan informasi yang disampaikan oleh imigrasi. Padahal, direktorat jenderal itu berada di bawah kewenangannya. 

"Tanggung jawabnya siapa yang paling apa (bertanggung jawab) di situ. Sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu bilang perbaiki sistem itu," kata dia lagi. 

Sementara, ketika dimintai komentarnya, Menkopolhukam Mahfud MD, mengaku tidak ingin terlalu banyak mencampuri urusan perburuan komisi antirasuah mencari Harun Masiku. Ia khawatir nantinya pemerintah dicap intervensi proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. 

Terkait sikap dan kebijakan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mencopot Dirjen Imigrasi, mantan Ketua MK itu menyebut untuk sementara waktu ia akan membiarkan dan melihat bagaimana perkembangan kasusnya. 

"Biarin saja. Lalu, Pak Yasonna merasa ada sesuatu yang tidak beres ya lakukan, nanti kan akan ada pertanggung jawabannya," ujar Mahfud ketika berbicara di program Mata Najwa yang tayang di Trans 7 pada (29/1) lalu. 

Mahfud mengaku tidak ingin gegabah dengan mengambil tindakan terhadap Yasonna. Sebab, menurut pengakuan Yasonna kepadanya, ia justru diberikan informasi yang keliru oleh bawahannya. 

"Ini katanya sih, dia sekarang jadi merasa disudutkan di ruang publik. Padahal, ia mengaku benar-benar tidak tahu. Itu kata dia ya. Nanti akan ketemu sendiri apakah ini tanggung jawab politik atau moral," katanya lagi.