Tak Keluarkan Perppu, Koalisi Save KPK: Jokowi Ingin Lemahkan KPK

03 Nov 2019, 16:15 WIB

Twitter/@jokowi

Jakarta, IDN Times - Pakar ahli tata negara, Bivitri Susanti menilai Presiden Joko 'Jokowi' Widodo tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sikap Jokowi yang bersikeras tidak mengeluarkan Perppu KPK.

"Apa yang disampaikan (tidak mengeluarkan Perppu KPK) Jokowi, Jokowi artinya tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi," ujar Bivitri dalam konferensi pers "Presiden Tidak Menerbitkan Perppu, Komitmen Anti Korupsi Pemerintah Dipertanyakan" oleh Koalisi Save KPK di Jakarta pada Minggu (3/11).

1. Jokowi sudah diingatkan luar dalam tentang RUU KPK oleh tokoh senior kenegaraan

(Diskusi Perppu KPK) IDN Times/Aldzah Fatima

Bivitri mengatakan, organisasi masyarakat sipil sampai tokoh senior kenegaraan telah memberikan masukan kepada Jokowi terkait berbahayanya RUU KPK apabila disahkan. Namun, Bivitri menilai Jokowi rupanya tidak mendengarkan beberapa masukan itu.

"Sudah diingatkan (bahaya RUU KPK) padahal, sudah diingatkan luar dalam pada saat DPR mau membahas. Tapi malah dikeluarkan (Surpres RUU KPK)," ujar Bivitri.

Bivitri menjelaskan, para tokoh senior sampai saat ini belum mengeluarkan statement apapun terkait sikap Jokowi. Hal itu karena mereka masih dalam tahap berdiskusi.

"Pernyataan saya yang tadi tidak mengatasnamakan senior-senior, karena mereka masih diskusi," ujar Bivitri.

2. Bivitri nilai Jokowi memang ingin lemahkan KPK sejak awal

Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Menurut Bivitri, sejak awal Jokowi memang ingin melemahkan KPK sebagai lembaga anti rasuah. Ia berpendapat, ditandatanganinya surat presiden (surpres) tentang UU KPK pada September lalu oleh Jokowi adalah bukti yang sudah jelas.

"Pertama sudah jelas, dikeluarkannya surpres yang bahas UU KPK itu," ujarnya.

Walaupun Jokowi mengundang para tokoh senior kenegaraan ke istana untuk membahas RUU KPK, menurut Bivitri itu hanya cara Jokowi untuk menaruh harapan saja.

"Seandainya Jokowi terang-terangan tidak perlu ada dukungan," tutur Bivitri.

3. Bivitri sindir alasan demi sopan santun Jokowi kepada MK

IDN Times/Margith Juita Damanik

Jokowi mengatakan, dia tidak mengeluarkan Perppu karena ingin menghormati uji coba UU KPK yang sedang berjalan di MK. Namun, menurut Bivitri alasan tersebut adalah sesat dan keliru.

Bivitri menilai, tidak ada kaitannya antara dikeluarkannya Perppu KPK dengan proses uji coba yang sedang berjalan di MK. “Apakah tergantung di MK? Tidak, jalurnya presiden eksekutif dan MK yudikatif, tidak bersentuhan," tegas Bivitri.

Bivitri menegaskan, alasan Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu terlalu mengada-ngada. Bivitri juga menyinggung alasan demi menjaga sopan santun Jokowi ke MK. "Apakah di aspek sopan santun, 9 orang hakim akan tersinggung kalo (Perppu KPK) dikeluarkan? Tidak, karena levelnya beda," ujarnya.