Takut Dipecat Usai Cuti Melahirkan, KPPPA: Ada Sanksi untuk Perusahaan

14 Jun 2024, 14:53 WIB

Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Indra Gunawan ditemui di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

RUU KIA Pada Fase Seribu Hari Kehidupan disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna DPR RI.
Bantuan hukum diatur dalam UU ini, termasuk hak cuti melahirkan dan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan.
Pasal 5 RUU KIA menegaskan bahwa Ibu yang cuti tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan terdiri atas sembilan bab dan 46 pasal.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Pada Fase Seribu Hari Kehidupan disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pengesahan itu berlangsung pada Selasa (4/6/2024).

Maraknya ketakutan masyarakat terkait potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada perempuan yang telah menyelesaikan masa cutinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) buka suara.

Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan mengatakan bantuan hukum juga diatur dalam UU ini. Jika seseorang mengambil hak cuti melahirkan lalu dipecat maka bisa memperoleh bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

“Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan organisasi seperti advokat yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, ada sanksi administratif bagi pemberi kerja yang cukup berat, termasuk mencabut izin usaha. Sanksi administratif akan diterapkan jika mereka tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini,” kata dia dikutip Jumat (14/6/2024).

1. UU ini sebut pekerja tak boleh dipecat dan tetap dapat haknya

Infografis UU KIA (IDN Times/Aditya)

Dalam Pasal 5 RUU KIA Pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan ditegaskan bahwa ‘Setiap Ibu yang melaksanakan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. UU ini terdiri dari sembilan bab dan 46 pasal

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat sidang paripurna di DPR RI membahas soal RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (dok. Humas KemenPPPA)

Indra mengungkapkan saran dan suara masyarakat akan ditampung untuk menjadi masukan dalam pembahasan dan penyusunan terkait aturan pelaksanaannya.

UU KIA Pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan terdiri atas sembilan bab dan 46 pasal. UU ini mengamanatkan penyusunan tiga Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden.

3. Cuti enam bulan diberikan saat ada kondisi khusus

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Beragam respons publik muncul usai UU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan disepakati untuk disahkan. Ketua Panja Pemerintah dalam penyusunan RUU KIA, Lenny N Rosalin menjelaskan cuti melahirkan enam bulan disebutkan rinci dalam Pasal 4 ayat 3. Cuti hingga enam bulan diberikan ketentuan khusus.

“Cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Ini yang utama bahwa setiap pekerja perempuan yang melahirkan berhak mendapatkan cuti 3 bulan, karena kondisi sebenarnya masih ada perusahaan yang belum memberikan hak ini. Rincian yang kedua, cuti tambahan diberikan paling lama tiga bulan berikutnya dengan catatan yaitu jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,” ujar Lenny.