Tanggapi Kritik Najwa Shihab, Anggota Dewan Ingatkan 3 Fungsi DPR

Saleh sangat menyayangkan tudingan Najwa yang akhirnya menafsirkan DPR berubah fungsi menjadi eksekutor program dan kegiatan kenegaraan. Menurutnya, semua kegiatan pelayanan masyarakat tetaplah dilaksanakan oleh eksekutif.

“Namun demikian, Najwa harus tahu bahwa seluruh anggota DPR tidak tinggal diam dalam menghadapi virus corona. Setahu saya, semuanya berkontribusi. Fraksi-fraksi memotong gaji anggotanya untuk disumbangkan ke masyarakat lewat partai. Selain itu, masing-masing anggota juga berbuat dan berbagi dengan masyarakat,” ujarnya.

Dalam videonya, Najwa sebut DPR RI terlalu sibuk membahas RUU Omnibus Law Ciptaker dan tidak fokus pada penyelesaian COVID-19 seperti DPR di luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Saleh menegaskan jika RUU Omnibus Law adalah inisiatif pemerintah.

“Kenapa Najwa tidak menggugat pemerintah? Bukankah kalau mau singkat, pemerintah yang mencabut dan meminta penundaan pembahasan? Kenapa malah DPR yang disalahkan? Padahal, belum tentu semua fraksi akan menyetujuinya,” kata Saleh.

Saleh menjelaskan, UU bisa disahkan jika pemerintah dan DPR sama-sama menyetujui. Artinya, hak konstitusional DPR dalam pembuatan UU hanya 50 persen. Karena itu, tanggung jawab atas kelahiran suatu UU ada di tangan pemerintah dan DPR.

Hal yang sama berlaku kepada semua UU yang disebut Najwa di dalam video. DPR kata Saleh, tidak pernah mempermudah pembahasan suatu UU. Buktinya, RUU KUHP dan RUU pemasyarakatan tidak tuntas dibahas dalam satu periode.

“Kalau sekarang ada di dalam Prolegnas, itu juga dimasukkan atas kesepakatan DPR dan pemerintah jauh sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan DPR tetap menjadikan masalah COVID-19 sebagai prioritas. Dan soal anggota yang hadir dinilai sedikit, itu karena memang tuntutan kebijakan PSBB. Tetapi, kehadiran rapat virtual selalu melebihi batas quorum yang ditetapkan.

“Di tempat saya, di komisi IX, semua perhatian kita adalah pada COVID-19. Kita membahas semua masalah yang ada. Masker, APD, hand sanitizer, alkes, kesehatan tenaga medis, faskes, PHK, PMI, pengangguran, dan banyak lagi. Silakan ditanya kepada semua mitra kami. Apa itu masih dianggap tidak menjadikan COVID-19 sebagai prioritas,” kata dia.

Senada dengan Saleh, Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta Najwa untuk meminta maaf atas tudingannya soal kinerja DPR RI.

“Ini kan statement-nya sudah dikonstruksikan dan disengaja untuk memfitnah dan menista pribadi mau pun anggota DPR, dan sengaja disiarkan ke ruang publik baik oleh Najwa pribadi mau pun Narasi TV,” ujar Arteria.