Tegas! 8 Teguran Jokowi ke Menteri Selama Periode Kedua

Kembali ke momen dua tahun yang lalu, Presiden Jokowi pertama kali memperkenalkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga Veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 08.30 WIB, Jokowi dan Ma'ruf Amin beserta para menterinya duduk bersama-sama.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mulai memperkenalkan para menterinya satu per satu. Ia panggil nama mereka masing-masing dan menyuruh berdiri untuk memperkenalkan diri.

Dalam momen itu, Jokowi juga sempat memberikan empat pesan kepada 38 menterinya itu. Salah satu pesannya yakni agar para menterinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Pertama, jangan korupsi. Kedua, tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wapres. Ketiga, kita harus kerja cepat, kerja keras dan kerja produktif," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Selain itu, Jokowi juga berpesan agar para menterinya serius dalam bekerja. "Keempat, jangan terjebak dengan rutinitas monoton. Kelima, kerja dengan hasil nyata. Keenam, selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya," ucap dia.

Pesan terakhir Jokowi, ia mengingatkan apabila para menterinya tidak serius bekerja, maka akan dicopot dari jabatannya.

"Semuanya harus serius dalam bekerja, saya pastikan yang gak serius, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," kata Jokowi.

Berselang setahun perjalanan menteri kabinet, Jokowi rupanya belum menunjukkan kepuasan pada kinerja mereka. Teguran-teguran keras sempat dilontarkan Jokowi di hadapan publik. Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu sempat mengancam reshuffle menterinya jika tidak memperbaiki kinerja.

Yang masih hangat dalam ingatan, Jokowi baru saja memberikan teguran kepada menterinya soal komunikasi publik yang buruk. Karena buruknya komunikasi publik pemerintah dengan masyarakat, Omnibus Law Cipta Kerja yang saat itu baru disahkan mendapatkan penolakan besar dari rakyat. Dalam jangka waktu cukup lama, para buruh dan mahasiswa terus melakukan aksi demonstrasi untuk menolak UU sapu jagat itu.

Oleh karena itu, Jokowi mewanti-wanti menteri kabinet agar dapat melakukan komunikasi publik yang baik tentang vaksin COVID-19. Ia tidak mau perihal vaksin akan berakhir seperti UU Cipta Kerja.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini," kata Jokowi.

Selanjutnya, dia juga menginstruksikan kepada menterinya agar tidak menganggap mudah implementasi. Menurut dia, proses implementasi vaksinasi itu tidaklah mudah, sehingga harus dibuat detail.

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan," ucap Jokowi.

"Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelasin harus detail jangan dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit," lanjutnya.

Sebelum menegur tentang komunikasi publik yang buruk, Jokowi juga pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat menggemparkan, yaitu tentang ancaman reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi mulai disorot berawal dari arahannya di sidang kabinet paripurna yang digelar secara internal pada Kamis, 18 Juni 2020 lalu. Gemparnya gertakan Jokowi akan me-reshuffle menteri setelah Sekretariat Presiden mengunggah video arahan mantan Wali Kota Solo itu pada Minggu 28 Juni 2020, yaitu selang 10 hari setelah sidang kabinet paripurna digelar.

Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, raut wajah Jokowi tampak marah. Beberapa kali nada suaranya tinggi. Mempertegas bahwa saat itu ia sedang jengkel pada kinerja para pembantunya itu. Bahkan Jokowi mengancam akan me-reshuffle menterinya.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi saat itu.

Para menterinya kala itu hanya terdiam. Beberapa ada yang berani menatap Jokowi, beberapa ada yang menunduk sambil menuliskan sesuatu di buku catatan mereka.

Jokowi sendiri geram karena selama tiga bulan terakhir, saat Indonesia berada dalam krisis akibat pandemik virus corona atau COVID-19, ia merasa para menterinya seakan tidak menyadari krisis itu.

"Kita juga mestinya semua yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia," kata Kepala Negara itu dengan nada tinggi.

"Ini tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," lanjutnya, masih dengan nada tinggi.

Jokowi juga menyoroti krisis ekonomi akibat pandemik yang tengah dihadapi dunia, termasuk Indonesia. Ia menginstruksikan agar kinerja para menteri tak seperti biasa untuk memulihkan masalah itu.

“Lah kalau saya lihat bapak, ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," tegas dia.

"Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," ucap Jokowi lagi.

Masih di waktu yang sama, dalam arahan di sidang kabinet paripurna kala itu, Jokowi blak-blakan soal kinerja para pembantunya. Dia menilai kinerja menterinya selama kurang lebih tiga bulan mengatasi pandemik tidak ada perubahan signifikan.

"Tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" tegas Jokowi.

"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," tegurnya lagi.

Jokowi menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan COVID-19. Salah satunya yang disinggung oleh mantan Wali Kota Solo ini adalah soal anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,53 persen yang sudah diserap.

"Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba," ujar Jokowi.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyoroti penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Menurut Jokowi, proses penyaluran bansos tersebut sudah lumayan, tapi dia meminta harusnya kinerja menterinya lebih dari itu.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," ungkap dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung bidang ekonomi. Dia meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segara direalisasikan. Khususnya stimulus yang menyasar pelaku UMKM. 

"Usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi.

Tak berhenti sampai di situ, Jokowi kembali mengungkapkan kejengkelan terhadap kinerja para menterinya. Ia lagi-lagi menyinggung menteri-menterinya tak memiliki rasa krisis di tengah pandemik COVID-19. Bahkan Jokowi merasa selama tiga bulan sejak Work From Home (WFH), para menterinya tidak menunjukkan kinerja yang progresif.

"Jangan sampai tiga bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work form home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Selasa, 7 Juli 2020.

Jokowi meminta pembantunya itu bekerja dengan cepat. Ia juga tak ingin kinerja menterinya biasa-biasa saja, apalagi di tengah pandemik virus corona yang melanda saat ini.

"Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada saat kondisi seperti ini. Membuat Permen yang biasanya dua minggu, ya sehari selesai. Buat PP yang biasanya sebulan, ya dua hari selesai. Itu lho yang saya inginkan," ujar Jokowi.

Masih di waktu yang sama, ayah tiga anak itu kemudian memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk luar negeri. Sebaliknya, ia meminta agar seluruh belanja diprioritaskan pada belanja di dalam negeri.

Menurut Jokowi, dengan mempercepat belanja pemerintah, hal itu dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri. Itu bisa menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemik virus corona. 

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Jokowi.

Dia juga mengingatkan jajarannya agar bekerja berdasarkan konteks krisis, tidak seperti dalam keadaan normal. Ia juga wanti-wanti soal pembelanjaan pemerintah yang harus mengutamakan produk-produk dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," tutur Jokowi.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," lanjut dia.

Selanjutnya, mantan Gubernur Jakarta ini kembali menegur para pembantunya di pemerintahan. Kali ini teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka saat memberikan arahan dalam rapat terbatas penanganan COVID-19.

Suasana saat itu terlihat hening. Para menteri sibuk menunduk dan menulis arahan-arahan yang diberikan Jokowi. Presiden pun mulai memberikan arahan-arahan mengenai penanganan COVID-19. Namun, ada tekanan khusus saat ia meminta menterinya untuk tidak hanya memberikan laporan saja saat rapat terbatas, tetapi progres kerja yang ia lakukan.

"Saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya apa dan pendek-pendek. Kita ingin ini segera bergerak di lapangan. Para menteri sekali lagi tidak perlu memberikan laporan," ucap Jokowi dengan nada tegas, dalam rapat terbatas yang berlangsung pada Senin 13 Juli 2020.

Pada 2021 ini, Jokowi jarang memberi teguran pada menterinya di hadapan publik. Namun, baru-baru ini, ia memberikan sentilan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar tidak memanjakan BUMN dan langsung menutup BUMN yang sakit.

“Kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini, dengan adapsi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan pada saya ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya, tutup saja! Tidak ada selamet-selametin, gimana kalau sudah begitu," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

Menurut Jokowi, BUMN saat ini sudah terlalu sering mendapatkan proteksi. Hal itu justru memanjakan BUMN untuk bersaing lebih kompetitif lagi.

"Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahin PMN. Sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi gak berani, bersaing gak berani, mengambil risiko gak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan?" tutur Jokowi.