Temui Andika, Ketua MPR Bamsoet Dorong Uang Lauk Prajurit TNI Ditambah

30 Nov 2021, 16:04 WIB

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ketika menyambangi kediaman pribadi Ketua MPR, Bambang Soesatyo pada Minggu, 28 November 2021 (www.instagram.com/@bambang.soesatyo)

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung kebijakan baru Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mengatasi konflik di Papua. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu ketika menerima kunjungan Andika di kediaman pribadinya di Jakarta pada Minggu, 28 November 2021 lalu.

Di dalam pendekatan terbarunya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Andika Perkasa tak lagi fokus pada perang terbuka, melainkan menggunakan strategi operasi teritorial.

"MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diunggah di akun media sosialnya, dikutip Selasa (30/11/2021).

Ia mengakui strategi pendekatan yang digunakan untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif di Papua tak bisa hanya dengan pendekatan senjata. Bamsoet menyebut kebijakan yang lebih komprehensif dan strategis, menjadi kunci agar konflik di Papua bisa reda lebih cepat.

"Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang dilanjutkan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tetapi, bukan berarti TNI tak boleh mengambil tindakan tegas," kata politikus dari Partai Golkar tersebut.

TNI, katanya menambahkan, tetap diberikan kewenangan yang tegas dan terukur bila ada perbuatan yang mencederai kedaulatan bangsa dan negara. Dalam pertemuan itu, Bamsoet juga mendorong agar tingkat kesejahteraan prajurit TNI ditingkatkan. Apa bentuk kebijakan konkret itu?

1. Bamsoet dorong uang lauk prajurit TNI dinaikan dari Rp60 ribu menjadi Rp100 ribu

Ilustrasi prajurit TNI (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Di dalam perbincangannya dengan Andika, Bamsoet turut menyinggung soal kenaikan uang lauk bagi prajurit TNI yang nominalnya masih minim yakni Rp60 ribu per hari. Angka itu dinilai jauh dari kata layak.

''Saya turut mendorong agar uang lauk pauk dinaikan dari semula Rp60 ribu menjadi Rp100 ribu. Itu nominal bagi yang bertugas di Pulau Jawa dan berlaku rata di berbagai daerah. Sedangkan, bagi yang bertugas luar Pulau Jawa (uang lauk) mencapai Rp150 ribu," ujar Bamsoet.

Ketua ke-20 DPR itu juga mengusulkan agar tunjangan kinerja prajurit TNI turut ditingkatkan dari saat ini 60 persen dari gaji pokok, menjadi 70 hingga 80 persen gaji pokok.

Saat menerima kunjungan Andika, Bamsoet turut didampingi puterinya, Saras Shintya Puteri dan anggota Komisi X DPR Robert Kardinal, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

2. Presiden Jokowi berpesan langsung kepada KSAD Dudung agar meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI

Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Letnan Jenderal (Letnan) TNI Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (17/11/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Pesan yang disampaikan oleh Bamsoet dalam pertemuan dengan Andika di kediaman pribadinya, sudah lebih dulu disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika melantik KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Istana Merdeka.

"Saya dititipi pesan bagaimana cara agar meningkatkan kesejahteraan prajurit karena prajurit yang lebih utama," ujar Dudung ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada 18 November 2021.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI juga menjadi pekerjaan rumah yang segera dikerjakan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tujuannya, agar para prajurit bisa fokus bertugas di medan perang tanpa khawatir soal kesejahteraan.

Pesan lain yang disampaikan Jokowi kepada Dudung yakni agar TNI AD turut membantu program pemerintah. Namun, mantan Pangkostrad itu tidak menjelaskan lebih jauh program pemerintah mana yang perlu bantuan dari TNI AD.

Dudung malah berjanji akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal, itu bukan tanggung jawab TNI, melainkan pemerintahan Jokowi.

"Kami TNI Angkatan Darat siap membantu pemerintah demi kesejahteraan rakyat," kata dia lagi.

3. Bila menggunakan pendekatan humanis, maka TNI tidak lagi berada di garda terdepan

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, bila Jenderal Andika benar-benar ingin menggunakan strategi pendekatan humanis, maka TNI tidak lagi berada di lini terdepan dalam penanganan konflik di Papua. Sikap ini, kata Fahmi, tidak sekadar diterjemahkan merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, tetapi menahan diri dari aktivitas yang tak relevan dan bersifat non-militer.

"Jenderal Andika akan tetap bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian itu dengan memperkuat soft power dan memperkuat kapasitas intelijen. Andika bisa memberikan asupan data dan informasi yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah," ujar Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, pada 25 November 2021 lalu.

Selain itu, TNI bisa melakukan propaganda yang positif dan mendekati realita sosial. Artinya, sikap prajurit TNI tetap memegang teguh integritas, sadar, dan mematuhi hukum.

"Sehingga, kita tidak lagi mendengar masalah-masalah kekerasan yang tidak patut, prajurit TNI terlibat dalam aksi jual beli senjata dan amunisi ke KKB, serta hal-hal yang kontraproduktif bagi penyelesaian masalah di Papua," kata dia.