Temui Erick Thohir, KPK akan Kawal Dana COVID-19 Agar Tak Dikorupsi

Menurut Firli, komisi antirasuah tidak akan segan-segan menggunakan ancaman hukuman mati bagi siapapun yang terbukti melakukan korupsi dana bencana. 

"Oleh sebab itu, jangan main-main dengan anggaran penanganan bencana," kata dia. 

Firli juga menggaris bawahi KPK masih tetap fokus melakukan pemberantasan korupsi. Kendati selama ini ia menggaungkan upaya pencegahan yang dikedepankan. 

Tetapi, pada praktiknya, Firli turut menugaskan dua deputi untuk mengawal penggunaan dana PEN yakni Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Pencegahan. 

Sementara, juru bicara bidang pencegahan korupsi, Ipi Maryati Kuding, mengatakan dalam pertemuan dengan durasi 1,5 jam itu, Menteri BUMN menjelaskan enam skema pembiayaan penanganan COVID-19 yang terkait dengan Kementerian BUMN yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi. 

Salah dua yang disampaikan yaitu bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara. 

"Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal. Dalam hal pembuatan regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diupdate dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan," kata Ipi dalam keterangan tertulis. 

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri ketika rapat dengan tim pengawas COVID-19 pada 20 Mei 2020 lalu pernah mengatakan institusi yang ia pimpin menyoroti penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah bank, dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional.

"Kami soroti bagaimana mekanisme pasal 8, pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMN dan anak usaha BUMN. Sebagaimana PP 23/2020 dalam pelaksanaannya diberikan mandatory kepada Bank Himbara," kata Firli ketika itu. 

Dalam aturan tersebut, ada bank yang berfungsi sebagai bank peserta dan ada sejumlah bank yang menjadi pelaksana. Bank peserta menerima dana penyangga likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah.

Sementara, Bank Pelaksana memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi UMKMK). 

Firli sempat memberikan catatan agar OJK turut hadir dalam pengawasan program itu. 

"Kalau bank pelaksana diberikan kepercayaan untuk mengelola dana UMKM dan lain-lain tentu dalam pelaksanaan perlu dilakukan pengawasan peran OJK. Jadi penting," ujar dia.