Tepis Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri soal Pemilu 2024

15 Mar 2022, 19:27 WIB

Ketua DPR, Puan Maharani ketika memimpin rapat 14 Agustus 2020 (Tangkapan layar YouTube)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Puan Maharani menanggapi klaim sepihak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan soal big data terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Pada wawancara dengan Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim pemilih PDI Perjuangan termasuk pihak yang sepakat bila Pemilu 2024 ditunda. Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu juga mengklaim pemilih PDIP sepakat masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ditambah.

Puan pun mengatakan PDIP memiliki big data sendiri. Hasilnya, berbeda dengan yang pernah disampaikan Luhut ke publik.

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan (hasilnya) tidak termasuk seperti data yang pernah disampaikan," ujar Puan ketika berbicara di Gedung Nusantara dikutip dari YouTube DPR RI, Selasa (15/3/2022).

Politikus PDIP itu juga menegaskan Pemilu akan tetap dihelat 2024. Hal tersebut merupakan kesepakatan yang telah disetujui antara pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Puan pun mendorong agar mekanisme menuju ke Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai aturan.

"Jadi, kita jalankan saja mekanisme yang saat ini sudah berjalan seperti yang telah disepakati sebelumnya," tegas Puan.

Bagaimana sikap pimpinan DPR lainnya terkait wacana penundaan pemilu 2024?

1. Belum ada proses politik konkret di DPR supaya Pemilu 2024 ditunda

Wakil Ketua DPR RI/Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI (Dok. IDN Times/Istimewa)

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut belum ada proses konkret di parlemen untuk menindaklanjuti usulan Pemilu 2024 ditunda. Hingga saat ini, belum ada perubahan bahwa hari pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024.

"Jadi, itu baru sebatas wacana. Belum ada konkret proses politik yang dijalankan, baik di DPR maupun di MPR," ungkap Dasco kepada media pada hari ini di Senayan.

Ia pun memastikan semua pihak berkomitmen tetap menggelar Pemilu pada 2024, selama belum diambil perubahan keputusan.

2. Komisi II bantah belum ketok anggaran karena ingin Pemilu 2024 ditunda

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa membantah anggaran Pemilu 2024 belum diketok karena parlemen mendukung pesta demokrasi itu ditunda. Bahkan, kata Saan, pembahasan mengenai tahapan Pemilu terus dilakukan secara intensif di antara Komisi II, KPU, pemerintah, Bawaslu, dan DKPP sebelum masuk ke proses reses.

Ia mengatakan KPU sempat mengajukan anggaran Pemilu 2024 bakal mencapai Rp86 triliun. Ketika diajukan ke Komisi II, sejumlah anggota mengusulkan agar nominal anggaran itu dikurangi.

"Kami mengusulkan kepada KPU agar disisir ulang karena kenaikan (anggarannya) sangat tajam dibandingkan anggaran Pemilu 2019. Jangan sampai nanti ada kesan, ini kan baru anggaran untuk KPU, belum lagi (anggaran) untuk Bawaslu, belum nanti DKPP hingga Pilkada," ungkap Saan kepada media, Kamis 10 Maret 2022 di Jakarta.

Ia menambahkan, saat KPU mengajukan anggaran mencapai Rp76 triliun, usulan tersebut belum sempat diajukan ke Komisi II DPR. Hal itu lantaran DPR sudah memasuki masa reses dan baru kembali bersidang pada 15 Maret 2022.

"Ketika kami dihadapkan pada agenda (Pemilu), kita (Komisi II) juga dihadapkan pada proses fit and proper penyelenggara Pemilu. Kami baru akan sidang lagi kemungkinan besar di masa persidangan mendatang," kata dia.

3. Rakyat tetap tidak yakin Pemilu digelar 2024 karena tahapannya belum dimulai

Ilustrasi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Sementara, dalam pandangan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, wajar bila hingga saat ini masih ada keraguan besar di benak publik bahwa upaya agar Pemilu 2024 ditunda masih terus berlanjut. Ia mengatakan, memang hari pemungutan suara sudah ditetapkan, tetapi hingga saat ini anggaran Pemilu 2024 masih belum disahkan.

"Kan tidak akan ada pemilu kalau tidak ada anggaran. Apalagi Pemilu 2024 sudah diketahui sejak penghitungan suara pada Pemilu 2019 lalu. Jadi, kan ilustrasinya seperti perencanaan dan penganggaran bisa dikondisikan sejak awal," ungkap Titi kepada media di Jakarta, 10 Maret 2022.

Indikator kedua agar publik percaya Pemilu 2024 tidak ditunda, yakni setelah muncul tahapan program dan jadwal. Ia mengaku bingung karena peraturan teknis yang mengatur tentang tahapan pemilu dan jadwal juga belum ada.

"Apalagi bila dilihat dari kerangka waktu Pemilu 2024, tahapan itu berjalan 20 bulan sebelum pemungutan suara. Artinya, pada 14 Juni 2022, tahapan pertama dari Pemilu 2024 sudah berlangsung. Sedangkan, pada Agustus 2022 pendaftaran parpol dalam Pemilu 2024 juga dimulai," katanya.

Sementara, kenyataannya dua indikator itu hingga hari ini belum tersedia. Sehingga, wajar di tengah situasi saat ini, dua indikator kesiapan Pemilu dikait-kaitkan dengan adanya rencana untuk menunda pesta demokrasi 2024.