Sempat Bebas, Terdakwa Kasus UU ITE Baiq Nuril Dinyatakan Bersalah

Kepada IDN Times, Joko menyebut kliennya itu ingin merayakan ulang tahun anaknya yang jatuh pada akhir November dan awal Desember. 

"Kemudian, klien saya juga menjadi panitia pemilihan kepala desa. Jadi, dia masih memikirkan memiliki tanggung jawab sebagai panitia," ujar Joko. 

Namun, menurut Joko, itu semua tergantung dari jaksa penuntut. Hingga saat ini pun baik jaksa dan pihak Nuril belum menerima salinan lengkap putusan kasasi dari Mahkamah Agung. 

"Tentu, kami harus menerima dulu salinan lengkap dari putusan itu baru kemudian bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut," kata dia lagi. 

Koordinator kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi mengaku akan menempuh peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun itu baru bisa dilakukan apabila ibu dua anak itu menjalani masa penahanannya lebih dulu. 

"Saya sampaikan ke Bu Nuril bahwa putusan PK baru akan kita terima setelah menjalani putusan pidana, karena proses PK juga memakan waktu yang cukup lama. Di sisi lain masa penahanan harus langsung dilakukan, tidak menunggu apakah kami akan mengajukan PK atau tidak," kata Joko kepada IDN Times pada hari ini. 

Putusan kasasi dari Mahkamah Agung tentu membuat publik terkejut, termasuk masyarakat sipil. Maka, tidak heran mereka mempertanyakan putusan itu. Organisasi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) termasuk salah satu pihak yang menilai putusan hakim agung keliru. 

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju mengatakan ada kejanggalan dari putusan MA. Pertama, Baiq Nuril di persidangan tingkat pertama sudah dinyatakan tidak terbukti menyebarkan konten pelanggaran asusila. Konten yang dimaksud adalah pembicaraan telepon antara ia dengan mantan Kepala SMAN 7 yang bernama Muslim. 

Rupanya, sudah sejak lama Muslim kerap curhat kepada Baiq Nuril mengenai pengalamannya berhubungan seksual dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Alhasil, muncul rumor di sekolah bahwa ia justru memiliki hubungan dekat dengan Muslim. Penyebabnya, karena Nuril sering dipanggil ke ruang kepala sekolah. 

Untuk membuktikan kalau ia tidak memiliki hubungan gelap dengan Muslim, ia rekam pembicaraannya dengan si kepala sekolah. 

"Bukan atas kehendaknya rekaman pembicaraan telepon itu akhirnya tersebar, sehingga M (Muslim) melaporkannya tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat (1) UU ITE," ujar Anggara di dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada hari ini. 

Kejanggalan kedua yakni di dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE didesain untuk penyebaran konten di dalam sistem elektronik. Sementara, di dalam persidangan di tingkat pertama, perbuatan tersebut tidak terbukti. 

"Di dalam persidangan, fakta yang muncul Baiq Nuril tidak pernah melakukan transimisi atau membuat materi itu dapat diakses dalam sebuah sistem elektronik," katanya lagi. 

Ketiga, kata Anggara, Nuril merekam pembicaraanya dengan Muslim dengan motivasi untuk membela diri dan mengingatkan agar tidak ada orang lain yang menjadi korban seperti dirinya. 

"Putusan ini menandakan ada pemahaman yang tidak seragam terkait dengan menafsirkan UU ITE, karena hal ini berdampak kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)," kata dia. 

Melihat kasus ini akan terus mengakibatkan jatuhnya korban, maka ICJR meminta agar pemerintah kembali melakukan evaluasi terhadap penerapan UU ITE. 

"Apalagi implementasinya berdampak kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju. 

Bahkan, ia menyebut yang perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan pasal itu bukan hanya pengadilan, melainkan juga polisi dan jaksa. 

Selain itu, ICJR juga mengingatkan agar hakim mengacu kepada pedoman mengadili perempuan yang tengah berhadapan dengan hukum, termasuk dalam konteks mereka didakwa telah melakukan tindak pidana. Sebab, di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) disebut, hakim wajib mengidentifikasi apabila ditemukan perlakuan yang tidak setara yang dialami oleh perempuan. 

"Situasi itu jelas dialami oleh Baiq Nuril, sehingga seharusnya majelis hakim menerapkan Perma ini untuk memberikan perlindungan korban kekerasan yang rentan melakukan tindak kriminalisasi," katanya lagi. 

Kasus ini sempat menjadi sorotan nasional. Bahkan, pada tahun lalu muncul gerakan di media sosial "Save Bebaskan Nuril". 

Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana bahkan mengaku siap menjadi penjamin agar Nuril tidak ditahan pada tahun 2017 lalu.