Terlibat Korupsi eKTP, Politikus Golkar Markus Nari Dituntut 9 Tahun

Di dalam persidangan, jaksa menyebut saat pengadaan proyek KTP Elektronik, Markus turut menerima duit senilai US$900 ribu. Duit itu dialirkan dari tiga orang yakni mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto senilai US$400 ribu, Andi Narogong melalui keponakan Setya Novanto yang bernama Irvanto Pambudi senilai US$500 ribu. 

Selain itu, jaksa menuntut Markus dengan hukuman berat karena perbuatannya berdampak massif kepada publik dan terkait dengan kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional. Dampak perbuatan Markus, kata jaksa, masih dirasakan oleh publik hingga kini. 

Selain menuntut Markus sembilan tahun penjara, jaksa juga meminta agar majelis hakim mencabut hak politik eks politikus itu selama lima tahun. Artinya, usai ia menyelesaikan masa hukuman itu, Markus tak boleh menjadi pejabat publik. 

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Markus Nari berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun," kata jaksa. 

Usai mendengar tuntutan itu, Markus mengaku terkejut. Sebab, kasus yang dituduhkan kepadanya tidak memiliki bukti. 

"Kasus ini tidak ada buktinya. Kita dari awal tidak pernah tahu uang apa yang diberikan, tidak pernah dihadirkan (sebagai bukti) dalam persidangan. Berapa jumlahnya gak jelas, mata uang apa yang diberikan itu tidak jelas dalam persidangan," kata Markus usai persidangan pada hari ini. 

Ia juga membantah salah satu terpidana Andi Narogong pernah memberikan uang ke dirinya. Menurut Markus, Andi tidak pernah menyuruh orang untuk memberikan duit ke dia. 

"Jadi, kita bersidang selama beberapa hari, sia-sia saja karena tidak dipertimbangkan dalam persidangan tuntutan JPU," katanya lagi. 

Ia pun menepis penilaian jaksa yang menyebut ia telah menekan koleganya di DPR, Miryam S. Haryani. Menurut dia, justru penyidik senior KPK, Novel Baswedan lah yang menekan Miryam agar tidak berbicara jujur mengenai siapa-siapa saja yang diduga menerima duit dari proyek KTP Elektronik.