600 Hari Berlalu, Wadah Pegawai Tetap Tagih TGPF Kasus Novel ke Jokowi

Menurut Ketua Wadah Pegawai (WP), Yudi Purnomo, pihaknya sudah berupaya untuk menyampaikan aspirasi kepada Jokowi agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen. Namun, Jokowi memilih masih mempercayakan penanganan kasus itu kepada institusi Polri. 

"Kami sudah menyampaikan mulai dari protes masyarakat hingga keluarga Novel mengirimkan surat, tapi hingga hari ini aspirasi itu tidak didengar oleh Jokowi. Seolah-olah aspirasi rakyat tidak didengar," ujar Yudi melalui keterangan tertulis pada Minggu (2/11). 

Ia menyebut publik dan keluarga besar KPK sudah putus harapan untuk mencari keadilan, karena hingga saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut seakan-akan tidak memiliki kuasa apa pun untuk membongkar siapa pelaku yang meneror Novel. Padahal, Jokowi adalah panglima tertinggi di mata hukum. 

"Belum lagi berbagai pihak yang dekat dengan Presiden selalu berupaya mengalihkan  tanggung jawab tersebut (penuntasan kasus Novel) bukan ada pada Presiden. Sehingga bagi rakyat terkesan jelas bahwa Presiden menghindar," kata dia. 

Sementara, Novel Baswedan sudah sejak awal menduga kasus teror yang menimpa dirinya tidak akan diungkap. Instingnya sebagai penyidik senior di KPK dan polisi, menyebut untuk menuntaskan sebuah kasus, maka idealnya hal tesebut harus diungkap pada periode 90 hari. Lewat dari itu, maka penegak hukum sulit mencari barang bukti, apalagi menangkap pelaku. 

Kini setelah 600 hari, dugaannya itu seolah menjadi kenyataan. Jangankan menangkap aktor intelektual, identitas pelaku lapangan saja belum berhasil dilakukan oleh polisi. 

"Jadi, saya anggap kasus ini memang sengaja ditutup-tutupi," ujar Novel ketika berbicara di gedung KPK pada Kamis (1/11) lalu dalam diskusi bertajuk "Sebelah Mata HAM" di gedung KPK. 

Padahal, dengan mengungkap pelaku teror terhadap penyidik KPK, itu merupakan perlindungan terbaik yang diberikan oleh pemerintah bagi pejuang pemberantasan korupsi. Kalau kasusnya saja tidak diungkap, teror yang sama dapat menimpa juga ke penyidik KPK lainnya. 

Kalau melihat timeline Pilpres 2019, maka waktu efektif yang tersisa bagi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berkuasa hanya tersisa sekitar empat bulan. Wadah Pegawai pun semakin pesimistis pengungkapan kasus Novel masuk ke dalam agenda pemerintah. 

"Padahal penyerangan terhadap aparatur negara saat tengah menangani berbagai mega skandal berpeluang besar terjadi kembali, namun malah tidak ada perlindungan hukum yang diberikan," kata Yudi. 

Sementara, pimpinan KPK sempat membantah tidak memberikan perlindungan hukum kepada pegawainya, termasuk Novel. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata justru mengatakan pihaknya berupaya untuk mencegah agar teror yang menimpa Novel tidak terjadi ke penyidik lainnya. 

"Ketika berada di lapangan lalu mendapatkan ancaman, maka segera hubungi KPK dan kami akan lakukan koordinasi. Berbagai upaya itu sedang kami lakukan untuk melindungi pegawai KPK," kata Alex pada (1/11) lalu. 

Namun, dalam pandangan Novel, pimpinan KPK justru terlihat mulai berkompromi dan tidak lagi memperjuangkan agar TGPF kasusnya segera dibentuk. 

"(Inisiatif TGPF) sempat disampaikan di awal dua pekan (usai disiram air keras). Tapi kemudian tidak diperjuangkan lagi oleh pimpinan," kata mantan Kasatreskrim di Polres Bengkulu itu di hari yang sama.

Sementara, peneliti pusat studi konstitusi di Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pimpinan KPK juga berperan dalam molornya penanganan kasus Novel Baswedan. Sebab, tidak ada satu pun dari lima pimpinan itu yang aktif dan tampil ke depan untuk membela pegawainya yang telah disiram air keras pada 11 April 2017 lalu. 

"Dalam konteks Novel, pimpinan periode yang sekarang bisa dikatakan pimpinan paling pengecut, karena seharusnya kalau bawahannya sudah dianiaya begitu, pimpinan justru harus tampil ke depan dan melakukan tindakan yang produktif," ujar Feri ketika ditemui IDN Times pada (16/11) lalu. 

Tetapi, alih-alih melakukan hal produktif, lima pimpinan justru malah melakukan tindakan politik dan menyampaikan kalimat yang sifatnya formalitas. Padahal, KPK juga bisa mengusut kasus Novel dengan menggunakan celah pasal 21 UU Tipikor. 

"Karena kan bisa diduga kuat, Novel disiram air keras karena terkait kasus yang sedang ia tangani, jadi sama saja menghalang-halangi proses penyidikan yang tengah ditangani KPK," kata dia. 

Lalu, apakah diamnya pimpinan karena mereka khawatir akan dikriminalisasi oleh polisi? Mengingat Novel bolak-balik menyampaikan ke publik kalau ada dugaan keterlibatan jenderal polisi di dalam kasus terornya. 

"Saya yakin pimpinan bukan takut kepada polisi, tapi ke pelaku yang menyerang Novel. Saya yakin sebenarnya polisi mau bekerja sama," tuturnya lagi. 

Sementara, tudingan dari Novel bahwa Jokowi tidak peduli terhadap penanganan kasusnya dibantah keras oleh staf khusus bidang komunikasi, Johan Budi. Menurut mantan petinggi KPK itu, Jokowi sudah dua kali memanggil Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan menanyakan perkembangan kasus Novel. Pertama, ketika Tito melapor dan menyampaikan perkembangan dari penyelidikan kasus ini.

"Kedua, sebelum Lebaran. Waktu itu, memang ada desakan untuk membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) independen. Tapi, ketika itu kan Presiden mengatakan harus menanyakan dulu kepada Kapolri, apakah mereka masih sanggup atau tidak menuntaskan kasusnya," ujar Johan kepada IDN Times melalui telepon pada Kamis (2/8) lalu. 

Selain itu sejak awal Novel diteror, Jokowi langsung memerintahkan agar pengobatannya langsung ditangani dokter kepresidenan. Johan sendiri mengaku mendapat instruksi itu dari Presiden saat ia menjenguk Novel di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading pada 2017.

Proses pengobatan dan pembiayaannya terus dilanjutkan hingga Novel harus diboyong ke Singapura, walaupun pembiayaan itu kemudian dihentikan pada 2018.

Perkara Polri belum bisa menemukan pelaku penyerangan terhadap Novel, Johan menyebut hal itu bisa saja karena kasus tersebut sulit dipecahkan. Menurut dia, Polri perlu diberi ruang untuk tetap bekerja menuntaskan kasus tersebut, sebelum dipersepsikanmacam-macam.

"Kan masing-masing kasus berbeda tingkat kesulitannya," kata dia.