Terpidana Pembunuh Munir Masuk Partai Berkarya, Ini Tanggapan Komnas HAM

Menurut Komnas HAM, bergabungnya Muchdi PR dan Polycarpus Budihari Priyanto merupakan hak politik dari seorang warga negara.

"Semua orang punya hak politik untuk berpolitik praktis tapi kalau masyarakat punya persepsi lain untuk orang bersangkutan atau partai lain terutama untuk memilih, sah-sah saja. Secara normatif ada aturannya," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/3). 

Ceritanya akan berbeda kalau pengadilan yang melarang mereka untuk berpolitik praktis.

"Saya tidak tahu apakah putusan pengadilan melarang. Kalau masih ada apakah masih berlaku. Kalau tidak ada ya boleh," ucap Sandra.

Karena itu dirinya mengembalikan kepada publik terkait masuknya kedua orang tersebut dalam partai politik. Termasuk keputusan memilih partai atau figur bersangkutan. 

"Tapi apakah orang seperti yang pernah melakukan pidana dan terbukti apakah layak atau tidak? Kembali kepada publik. Calon-calonnya akan terpilih terserah publik," kata dia. 

Sementara itu, Mantan Sekretaris Komite Aksi Solidaritas Munir, Chairul Anam, punya pendapat lain. Dia merasa senang keduanya, termasuk Pollycarpus, masuk partai.

"Kami senang Pollycarpus muncul di permukaan, sehingga dia terdeteksi di mana pun dia keberadaannya karena dalam putusan pengadilannya memiliki identitas dan keterampilan sebagai sosok intelijen dalam putusan dia. Masyarakat harus tahu orang kayak Pollycarpus tidak boleh masuk ruang publik," ujar Chairul ketika dikonfirmasi terpisah.

Namun, di sisi lain Chairul menyayangkan Partai Berkarya menerima keduanya sebagai kadernya.

"Partai baru tersebut yang menerima Pollycarpus maupun Muchdi PR ya akan terindikasi sebagai partai yang memang membuka diri sebagai orang yang seperti itu. Menurut saya itu disayangkan karena sebagai partai baru harusnya gak perlu, walaupun itu hak setiap orang untuk bergabung dalam parpol," kata dia menambahkan.

Menurutnya, Partai Berkarya malah tampak seperti menerima orang-orang yang memiliki kasus di masa lalu. Choirul memang tidak menampik bahwa itu merupakan hak individu untuk berpolitik. Namun, tentu status di masa lalu itu, bakal dicap buruk dalam konteks berpolitik.

"Kontesasi politik menuntut nilai yang tinggi nilai tinggi itu background masa lalu seseorang," ucapnya.

Pollycarpus Budihari Priyanto adalah salah seorang anggota pilot senior maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Munir. 

Pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara memberikan racun arsenik. Saat peristiwa itu Pollycarpus menjadi pilot pesawat yang ditumpangi oleh Munir menuju ke Den Haag, Belanda.

Jaksa sebelumnya menuntut Pollycarpus 14 tahun penjara, tapi Mahkamah Agung menyatakan pria berusia 57 tahun itu tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dalam putusan kasasi yang dibacakan di Jakarta, Mahkamah Agung (MA) hanya menghukum terdakwa Pollycarpus dua tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu.

Sementara, Muchdi PR, terdakwa dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dianggap bertanggung jawab atas kematian Munir, yang motifnya menurut Jaksa Penuntut Umum, adalah dendam dikaitkan kepada kasus penculikan aktivis 1997/1998 yang dilakukan oleh tim Mawar. 

Namun, lagi-lagi tidak ada bukti. Bahkan, terungkap bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam penculikan tersebut karena peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu yang sama ketika ia menjabat sebagai Panglima Kodam Tanjungpura, Kalimantan.