Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminjam uang kepada Bank DKI untuk membayar sejumlah commitment fee penyelenggaraan Formula E. Hal itu terungkap dari Surat Kuasa Nomor 742/-072.26 yang dikeluarkan 21 Agustus 2019.
Dalam surat itu, tertulis bahwa Anies memberi kuasa kepada Achmad Firdaus, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta secara khusus untuk melakukan pinjaman.
“Surat permohonan pinjaman daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula Electric Championship di Provinsi DKI Jakarta,” tulis poin pertama surat tersebut, seperti dilihat IDN Times, Senin (8/11/2021).
Selanjutnya, pada poin kedua disebutkan bahwa pinjaman ini digunakan untuk penyelenggaraan Formula E. Adapun surat permohonan pencairan pinjaman, selanjutnya dilakukan antara Pemprov DKI dan Bank DKI dengan materai 6000.
Surat itu ditandatangani oleh Gubernur Anies dan juga Achmad Firdaus. Dalam Commitment Fee 2019/2020, disebutkan bahwa pembayaran termin 1 dilakukan pada 22 Agustus 2019, atau satu hari pascasurat kuasa itu ditandatangani. Jumlahnya sebesar 10 juta poundsterling atau setara Rp180 miliar (kurs 2019) melalui dana talangan Bank DKI.
Sementara pembayaran Termin 2, dilakukan pada 30 Desember 2019 sebesar 10 juta poundsterling namun melalui mekanisme APBD-Perubahan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan, aksi Anies meminjam dana talangan kepada Bank DKI dinilai ironis. Sebab, pada periode yang sama Anies membatalkan anggaran pembebasan tanah untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar.
Anggara menerangkan, pada akhir 2019, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sudah siap membayar Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.
Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (kepgub) soal penetapan lokasi (lokasi) yang akan dibebaskan tersebut. Namun, pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya dengan dalih defisit anggaran.
“Pada 30 Desember 2019 Dispora membayar termin kedua sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar menggunakan APBD, sehingga total yang disetor Rp 360 miliar. Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung Rp 160 miliar malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir,” ucap Anggara.