Terus Bertambah, Jumlah Korban Tewas Banjir Sumatra Jadi 1.207 Jiwa

22 Feb 2026, 20:43 WIB

Warga membawa logistik donasi dari para relawan di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya Sih

BNPB melaporkan korban tewas akibat banjir di Sumatra mencapai 1.207 jiwa, dengan Aceh mencatat jumlah tertinggi dan lebih dari 30 ribu warga masih mengungsi.
Tito Karnavian menyebut 29 desa hilang tersapu banjir dan longsor, serta meminta keputusan pemerintah apakah desa tersebut akan dibangun kembali atau dihapus dari administrasi.
BNPB menargetkan seluruh pengungsi sudah menempati hunian sementara sebelum Idulfitri 2026, meski pembangunan di Aceh baru mencapai sekitar 50 persen.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Memasuki bulan Ramadan, jumlah korban meninggal akibat banjir Sumatra terus bertambah. Mengutip data dari dashboard milik Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal telah mencapai 1.207 jiwa. Angka itu terus bertambah lantaran masih ada 138 jiwa yang dilaporkan hilang.

Jumlah korban meninggal paling besar ditemukan di Aceh yang mencapai 564 jiwa. Kemudian, 376 jiwa ditemukan di Provinsi Sumatra Utara dan 267 jiwa meninggal ditemukan di Sumatra Barat.

Sementara, jumlah pengungsi yang ditemukan di tiga provinsi menurut data BNPB lebih tinggi dari informasi Kementerian Dalam Negeri. BNPB mencatat 30.863 jiwa masih menjadi pengungsi karena tak memiliki tempat tinggal.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Bencana di Pulau Sumatra, Tito Karnavian, melaporkan 29 desa di sana hilang tersapu banjir dan tanah longsor sejak akhir November 2025. Desa-desa yang hilang semula berada di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

"Jadi, ada 29 desa yang hilang karena terbawa longsor atau terkena banjir. Di Aceh jadi area di mana gampong paling banyak hilang, yakni 21. Sumatra Utara ada delapan desa yang hilang khususnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah," ujar Tito di rapat evaluasi pemulihan Bencana Sumatra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

"Alhamdulilah di Sumatra Barat tidak ada desa yang hilang," imbuhnya.

1. Mendagri menanyakan ke DPR nasib dari puluhan desa yang hilang

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika menghadiri rapat koordinasi satgas pemulihan pasca bencana Sumatra. (Tangkapan layar YouTube DPR RI)

Di forum itu, Tito turut meminta bantuan kepada parlemen dan menteri-menteri lainnya untuk menentukan apakah desa yang hilang itu akan dibangun kembali atau dicoret dari data pemerintahan. "Desa yang sudah hilang itu apakah akan dibangun kembali atau dihilangkan dari administrasi pemerintahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu.

Ia mengatakan ketika banjir dan tanah longsor menghantam Pulau Sumatra pada akhir November tahun lalu, pemerintah turun tangan dan mengerahkan semua sumber daya. Bahkan upaya penanggulangan bencana, kata Tito, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara, warga Sumatra sejak awal menuntut agar diberlakukan status bencana nasional yang hingga kini tidak dipenuhi.

"Pemerintah telah mengerahkan 39.216 personel TNI, Polri 7.465 personel, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan ada kadet-kadet dari sejumlah instansi. Total ada 90.109 personel yang dikerahkan mulai dari awal hingga tanggap darurat," kata dia.

2. 1.500 hektare sawah di Kabupaten Pidie Jaya tertutup lumpur

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika meninjau lahan sawah yang tertutup lumpur di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. (Dokumentasi Kemendagri)

Selain rumah warga yang mengalami kerusakan, lahan pertanian juga tertutup lumpur usai dihantam banjir dan tanah longsor. Berdasarkan peninjauan Tito di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, ada 1.500 hektare sawah milik warga yang tertutup lumpur tebal. Ia pun meminta dukungan dari Kementerian Pertanian untuk memulihkan lahan persawahan yang rusak akibat tertutup lumpur.

"Mudah-mudahan nanti Pak Mentan (Menteri Pertanian), Pak Amran Sulaiman memberikan perhatian segera (terhadap kondisi lahan) untuk bisa kembali produktif," ujar Tito di dalam keterangan tertulis pada Minggu (22/2/2026).

Berdasarkan observasinya, ketebalan lumpur di sejumlah titik mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter. Bahkan sebelumnya disebut lebih dalam. Padahal, Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu lumbung pangan daerah dengan total luas pertanian sekitar 8.800 hektare. Oleh sebab itu, kerusakan lahan tersebut berpotensi mengurangi produksi padi apabila tidak segera ditangani.

"Karena ini kasihan juga masyarakatnya. Di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga," kata mantan Kapolri itu.

3. BNPB targetkan semua warga sudah ada di huntara sebelum Idulfitri 2026

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto. (Dok. BNPB)

Sementara, Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menargetkan semua pengungsi banjir Sumatra sudah mendapatkan hunian sementara sebelum Idul Fitri. Target awal agar warga terdampak banjir sudah berada di dalam huntara sebelum Ramadan meleset. Itu sebabnya BNPB mengaku terus mengebut pembangunan huntara.

"Huntara di wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara dipastikan sebelum puasa hari (Kamis) esok yang belum masuk huntara, harus sudah masuk. Kecuali di Aceh (pembangunan huntara) baru 50 persen. Target kami sebelum Lebaran, masyarakat di Aceh sudah masuk ke huntara," ujar Suharyanto di Jakarta pada Rabu kemarin.

Ia juga melaporkan perkembangan hunian tetap warga yang terdampak banjir dan rumahnya hilang. Jenderal bintang tiga itu menyebut pembangunan hunian tetap secara terpusat dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Berdasarkan data terbaru, jumlah (rumah hunian tetap) yang sudah ada tanahnya mencapai 16.329 KK," katanya.