Terus Bertambah, Mahfud Sebut Tempat Penampungan Rohingya Sudah Penuh
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan, pemerintah masih terus mencari tempat penampungan sementara bagi pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Tanah Air.
Ia mengakui, tidak mudah menemukan tempat penampungan untuk mereka. Sebab, beberapa tempat yang biasanya dijadikan lokasi penampungan sudah penuh.
"Saat ini (pengungsi Rohingya) sudah ditampung sementara. Tapi, yang lebih sementara, sementaranya mungkin agak menengah ini masih dibicarakan. Dicari tempatnya, biaya dan sebagainya," ujar Mahfud ketika berada di Ciawi, Bogor, Rabu (20/12/2023).
"Tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat itu sudah penuh. Karena pengungsi Rohingya terus bertambah," tutur dia lagi.
Berdasarkan data UNHCR, sejak pertengahan November 2023 lalu sudah ada 1.543 orang Rohingya yang masuk ke Indonesia. Padahal, mereka tidak menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan. Mayoritas dari mereka ingin berlayar ke Malaysia.
Situasi bertambah rumit lantaran para pengungsi Rohingya justru dimanfaatkan oleh kelompok pelaku perdagangan orang untuk mengais keuntungan finansial.
1. Etnis Rohingya dijadikan korban perdagangan manusia oleh mafia
Mahfud mengatakan, gelombang pengungsi Rohingya juga diwarnai adanya kelompok mafia yang diduga mengorganisir agar mereka masuk ke Indonesia. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, salah satu anggota mafia sudah berhasil ditangkap.
"Mafia TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sudah ditangkap. Jadi, mereka sengaja mengajak ke sini. Nanti, dikirim ke mana-mana. Bisa dijadikan pekerja ilegal atau yang lain. Dilarikan dulu ke Indonesia karena tahu orang Indonesia baik-baik, jadi pasti ditampung. Tapi, sekarang kondisinya sudah penuh," kata dia.
Ia menambahkan, warga lokal sudah mulai menolak sehingga pemerintah tak lagi membangun tempat penampungan sementara. Salah satu penolakan muncul di Aceh.
"Tapi, demi kemanusiaan pasti ditolong," tutur dia lagi.
2. Menko PMK sebut Indonesia tak punya tanggung jawab menampung pengungsi Rohingya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan, Indonesia tidak memiliki tanggung jawab untuk menampung pengungsi Rohingya. Ia menyebut, kedatangan pengungsi Rohingya juga tidak diinginkan Indonesia.
"Karena bagaimanapun, kedatangan para pengungsi Rohingya ini adalah kedatangan yang tidak kita kehendaki. Kita juga tidak memiliki keterikatan dengan UNHCR untuk menampung dia sebagai status pengungsi," ujar Muhadjir pada 18 Desember 2023 lalu.
Ia mengatakan, pemerintah belakangan ini telah melakukan tindakan menyelidiki adanya dugaan TPPO dari banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.
Muhadjir mengatakan, pemerintah harus tegas meminta pertanggungjawaban kepada UNHCR imbas masuknya banyak pengungsi Rohingya ke Indonesia.
"Dan harus segera dicarikan tempat yang sebagaimana menjadi tanggung jawab dari UNHCR," tutur dia lagi.
3. Polres Banda Aceh sebut tak semua etnis Rohingya yang masuk Indonesia adalah pengungsi
Sementara, menurut Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, tidak semua warga etnis Rohingya yang mendarat di Provinsi Aceh merupakan pengungsi. Polisi melihat adanya dugaan tindak pidana penyeludupan orang (people smuggling) dalam pendaratan itu.
Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, mengatakan, salah satunya yakni pendaratan 137 orang warga etnis Rohingya di Pantai Blang Ulam, Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar pada 10 Desember 2023. Polisi mendapati tidak semuan mempunyai kartu pengungsi dari UNHCR.
"Dari 137 Rohingya, yang terdampar beberapa waktu yang lalu itu, gak semuanya pengungsi yang Cox's Bazar," ujar Fahmi ketika menggelar keterangan pers di Banda Aceh dan dikutip dari ANTARA.
Ia menjelaskan, dari penelusuran polisi, dalam rombongan sebanyak 137 orang Rohingya itu, terdapat dua orang berkewarganegaraan Bangladesh, selebihnya warga negara Myanmar.
Mereka berangkat dari Cox's Bazar, Bangladesh bukan untuk mengungsi atau menyelamatkan diri, tetapi untuk mencari pekerjaan yang layak sebagai upaya memperbaiki hidup.
"Dari pemeriksaan saksi-saksi (warga Rohingya) yang kami tanyakan, bahwa mereka datang ke negara tujuan dalam rangka memperbaiki hidupnya, untuk mencari pekerjaan," tutur dia lagi.