Dikritik Kedatangannya di Papua Tak Ada Gunanya, Ini Tanggapan Jokowi!

18 Okt 2016, 16:20 WIB

Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO

Kehadiran Jokowi sebanyak empat kali di Tanah Papua selama dua tahun masa kepemimpinannya mendapatkan kritikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Dia menilai kedatangan tersebut merupakan hal yang sia-sia. Pasalnya, kunjungan tersebut menurutnya tidak membawa dampak apapun bagi warga Papua.

Default Image IDN

Dilansir Liputan6.com, (18/10), Natalius mengatakan bahwa Jokowi justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan. Akibatnya, berbagai pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Papua.

Natalius mencontohkan adanya fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua. Mereka ditangkap, dianiaya, disiksa, dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode Jokowi. Menurutnya, hal ini menujukkan bukti bahwa menciptakan Tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata.

Program yang didengungkan oleh Presiden untuk membangun pasar "Mama-mama Papua" bahkan dinilainya tidak pernah ada yang tuntas. Bahkan, pimpinan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) Rojit meninggal secara misterius di Papua.

Jokowi dianggap meghambur-hamburkan dana untuk hal yang tidak perlu.

Default Image IDN

Masalah lain dari kehadiran Jokowi adalah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua hingga mencapai miliaran rupiah. Jika semakin sering Presiden mengunjungi Papua, maka semakin banyak APBD Papua yang terkuras.

Natalius membandingkan dengan kunjungan Presisen keempat Abdurrahman Wahid yang baru sekali datang ke Papua, namun langsung terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan.

Dia menilai, salah satu kegagalan Presiden Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerjanya ke Papua karena Presiden tidak pernah memiliki grand design dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.

Default Image IDN

Lalu apa yang menjadi dasar dari kunjungan tersebut? Jokowi melakukan kunjungan keempat kalinya ke Papua untuk meresmikan sejumlah proyek kelistrikan dan bahan bakar minyak. Dia menargetkan pada 2019 kebutuhan listrik di Papua harus tercukupi. Jokowi juga meminta agar harga BBM khususnya di daerah terpencil di Papua harus setara dengan harga di daerah lain.

Jokowi menyinggung harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua yang selangit. Di sejumlah daerah terpencil di Papua, harga BBM bisa mencapai 100.000 rupiah per liter. Padahal, di daerah lain, harga BBM jenis premium tidak mencapai 7.000 rupiah per liter.

Gubernur Papua Lukas Enembe memuji Jokowi yang sudah empat kali datang ke Papua selama dua tahun pemerintahannya. Dia menilai kedatangan Jokowi sudah banyak melahirkan kemajuan signifikan bagi Papua.

Jawaban istana terkait komentar pedas Natalius.

Default Image IDN

Pihak Istana merespons pernyataan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang menyebut kehadiran Presiden Joko Widodo di Papua merupakan hal yang sia-sia. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan tidak benar jika kunjungan Presiden ke Papua selama ini tidak bermanfaat bagi rakyat Papua sendiri.

Menurutnya, ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kepada masyarakat di Papua. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai. Ada pula program menekan harga di Papua dengan cara memperlancar arus distribusi barang di Papua.

Hal tersebut tentunya akan mampu menekan harga kebutuhan pokok secara signifikan. Johan juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap rakyat Papua, sama seperti kepedulian Jokowi kepada rakyat miskin di Indonesia pada umumnya.

Meski demikian, Johan memastikan bahwa pernyataan Natalius Pigai itu menjadi masukan dan kritik agar kinerja Presiden Jokowi ke depan terkait pembangunan di Papua lebih baik lagi. Komentar tersebut tentu dianggap sebagai masukan dan kritik untuk lebih mengarahkan arah pembangunan Papua sekaligus lebih meningkatkan kepedulian Presiden kepada Papua.

Presiden menginstruksikan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mencari jalan keluar agar harga BBM di Papua bisa sama dengan daerah lain.