3 Bulan Cawapres Nyambi Menteri, Mahfud Akui Ada Konflik Kepentingan

02 Feb 2024, 12:21 WIB

Mahfud MD berpamitan kepada ASN di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Jumat, 2 Februari 2024. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Mahfud MD sempat curhat di hadapan para ASN di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Jumat (2/2/2024). Ia mengakui ada konflik kepentingan saat menjalani proses sebagai calon wakil presiden dan Menko Polhukam. Meskipun di dalam aturan, Mahfud tak perlu mundur dari kursi Menteri.

"Tapi, ternyata sesudah menjalani (sebagai cawapres dan Menko Polhukam), saya sibuk. Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko Polhukam. Sebab, terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Akhirnya, merasa tidak enak," ujar Mahfud usai olahraga pagi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Alhasil, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu merasa harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke sejumlah daerah sebagai Menko Polhukam. Sebab, konflik kepentingan itu tidak bisa dihindari.

"Kadang kala melaksanakan tugas sebagai Menko Polhukam dan kampanye sulit dibedakan," tutur dia lagi.

Selain itu, Mahfud juga mengakui ada sejumlah tugas di Kemenko Polhukam yang harus ia tuntaskan di kantor namun harus tertunda lantaran jadwal kampanye. "Terkadang ada hal yang harus ditunggu di sini, saya tidak bisa ada di sini," katanya.

Meski begitu, Mahfud mengucap syukur tidak ada aturan yang ia langgar sejak diumumkan sebagai cawapres Ganjar Pranowo pada 18 Oktober 2023 lalu.

1. Mahfud bantah pernah gunakan fasilitas kantor selama jadi cawapres

Mahfud MD di hari terakhir di Gedung Kemenko Pulhukam, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Mahfud mengaku tidak enak harus membuat surat cuti tiap pekan untuk diajukan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Selain itu, ia mengaku tidak menggunakan fasilitas kantor selama proses menjadi cawapres.

"Kecuali yang melekat ke pejabat itu, misal ajudan. Iya, saya pakai. Karena itu tetap dipakai. Mulai dari presiden hingga pejabat tertentu itu boleh dengan tugas profesional mereka," ujar Mahfud.

Oleh sebab itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat di Kemenko Polhukam. Sebab, selama ini sudah berlaku netral dan profesional.

"Dengan mereka, saya terus bekerja dan mereka sangat profesional. Tidak ikut-ikutan di dalam urusan politik. Saya tahu di berbagai lini, itu sudah pasti ada intel. Mereka tahu bahwa di sini semuanya netral," kata dia.

2. Mahfud minta kepada pejabat yang ia bantu supaya tak perlu pendukungnya

Mahfud MD (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Di pidato terakhir yang disampaikan di hadapan para ASN, Mahfud menyerukan kepada semua pejabat yang ia kenal mulai dari Pangdam, Kapolda, penjabat gubernur, bupati hingga wali kota agar fokus bekerja saja. Ia mengaku tahu ada yang merasa terikat hatinya lantaran pernah bekerja bersama.

"Tapi, saya sampaikan kepada Anda semua agar tidak perlu mendukung saya," kata Mahfud.

Ia pun juga menitipkan pesan seandainya ia berkunjung ke daerah tertentu, Mahfud meminta agar tidak perlu disambut dan dijamu. "Anda adalah pejabat pemerintah dan aparat. Sedangkan, saya politikus dan cawapres. Sehingga, saya bilang tidak usah ketemu saya. Bekerja saja secara baik-baik dan jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya," tutur dia lagi.

3. Mahfud yakin Indonesia jadi negara maju bila dipimpin pejabat yang penuh pengabdian

Mahfud MD di hari terakhir di Gedung Kemenko Pulhukam, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Di bagian akhir pidatonya, Mahfud mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pada 2016 saja, Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sudah ada 16.400 pulau di Indonesia. Masih ada 1.108 pulau yang belum dicatatkan di PBB karena namanya belum ada.

Selain itu, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat (AS). Indonesia memiliki 276 juta penduduk sehingga menurut Mahfud rugi bila negara ini tidak menjadi negara maju.

"Kita sekarang sedang menyongsong sebuah era di mana Indonesia itu akan menjadi negara besar di tahun 2045. Ini bukan hanya pengelolaan keterampilan yang bisa menghantar ke sini tapi politik yang benar dan demokratis. Pejabat yang penuh pengabdian dan tidak rakus terhadap kekayaan alam milik negara dan bangsa kita. Tidak rakus juga terhadap jabatan-jabatan publik yang dikontestasikan," tutur Mahfud.

Ia pun menitipkan pesan kepada semua ASN di Kemenko Polhukam agar tetap bekerja dengan penuh kejujuran dan tidak culas. "Tidak boleh culas karena setiap keculasan itu pasti akan menimbulkan akibat buruk bagi siapapun. Hanya nunggu waktu. Tidak ada sejarahnya orang hebat yang culas di dunia ini yang selamat," katanya lagi.