Tiga Eks Dirut Terjerat Kasus Korupsi, Ada Apa dengan PLN?

07 Agu 2019, 22:45 WIB

(Direktur PLN non aktif, Sofyan Basir ketika menghadapi persidangan) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Jakarta, IDN Times - Lagi-lagi BUMN PLN tersandung masalah. Pada Minggu (4/8), aliran listrik di area Jadebotabek dan Jawa Barat mengalami pemadaman selama lebih dari sembilan jam. Puluhan juta pelanggan PLN sudah pasti protes.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun tak kalah marah. Ketika berkunjung ke kantor pusat PLN pada Senin (5/8), Jokowi sudah mewanti-wanti agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

Tetapi, ada permasalahan lain yang mengakar di tubuh PLN yakni korupsi. Tercatat tiga direktur utamanya pernah terjerat kasus rasuah. Mereka adalah Dahlan Iskan, Nur Pamudji dan Sofyan Basir. Di antara ketiga nama itu, hanya Dahlan yang akhirnya berhasil lolos dari status sebagai tersangka.

Pada tahun 2015 lalu, gugatan pra peradilannya dikabulkan oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara, dua eks dirut lainnya masih harus menghadapi kasusnya bergulir di pengadilan. Maka muncul pertanyaan yang mendasar, ada apa di tubuh PLN? Kok dirutnya kerap terjerat kasus rasuah?

"Menjadi Dirut PLN itu sangat menggiurkan, banyak madu dan setannya," kata anggota komisi VII, Abdul Kadir Karding di program "Mata Najwa" yang tayang di stasiun Trans 7 pada Rabu malam (7/8).

Benarkah demikian?

1. Menjadi Dirut PLN mengelola uang dalam jumlah besar dan memiliki kewenangan yang besar

IDN Times/Maulana

Kadir tak membantah posisi sebagai Dirut PLN adalah posisi yang diperebutkan oleh banyak orang. Mengapa? Karena ia mengelola duit dalam nominal yang besar dan memiliki kewenangan yang tak kalah besar.

"Kalau berbicara bisnis PLN itu kan dari hulu hingga ke hilir. Ia berwenang mengurus penyaluran (listrik) hingga pembangkit tenaga listrik. Jadi, banyak madu dan setannya," kata Kadir pada malam ini.

Ia mengatakan untuk bisa terbebas dari kasus korupsi saat duduk sebagai Dirut PLN tidak cukup hanya memiliki integritas yang tinggi. Lingkungan di sekitarnya pun juga harus memiliki semangat yang sama.

2. Pemilihan sebagai direktur utama PLN tidak dilakukan secara transparan

(Ilustrasi saluran udara tegangan extra tinggi) ANTARA FOTO/Mohammad Hamzah

Sementara, mantan Direktur Transmisi dan Distribusi PT PLN, Herman Darnel Ibrahim membuat pengakuan yang mengejutkan. Pria yang sekarang bertugas menjadi anggota DPD itu mengatakan salah satu alasan banyak Dirut perusahaan plat merah itu yang terjerat korupsi, karena sejak awal pemilihannya tidak dilakukan secara transparan.

Ia mencontohkan, ketika pada tahun 2008 lalu, ia dipanggil untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di PLN. Ia mengaku tidak tahu seleksi itu untuk ditempatkan di posisi sebagai apa. Namun, ia mengetahui saat itu perusahaan tempatnya bekerja sedang mencari sosok Dirut.

Mengapa Herman mengatakan sejak awal pemilihannya tidak transparan?

"Karena proses dan hasilnya tidak predictable," kata Herman di program yang sama.

Ia mengaku pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku-aku sebagai staf khusus seorang Menteri. Padahal, itu bukan individu yang dimasud. Ada pula orang yang mengaku memiliki posisi tertentu, sementara, ketika dicek di posisi struktural malah tidak tercantum.

"Intinya, saya tidak terpilih, yang dipilih orang lain. Padahal, saya tidak memiliki cacat," tuturnya lagi.

Ia merasa tidak adil ketika itu, karena ketika pemilihan ditaruh di daftar paling akhir. Lalu, proses seleksi tidak rampung dalam waktu satu hari karena sudah larut malam.

"Keesokannya saya sempat dipanggil, tapi tidak jadi tes. Lalu, pada keesokan harinya lagi tiba-tiba saya mendapatkan kabar sudah ada yang ditunjuk menjadi dirut," katanya mengaku bingung.

Herman pun mengaku ketika itu ia merasa tertipu, lantaran sejak awal langkahnya sudah dijegal oleh pihak tertentu.

3. Pemilihan direktur utama PLN dituding tidak berbasis merit system

(Wanita listrik Tri Mumpuni) 3.ibeka.or.id

Sementara, dalam pandangan pemberdaya listrik, Tri Mumpuni salah satu alasan mengapa korupsi begitu mengakar di tubuh PLN, lantaran pemilihan direktur utamanya sudah rentan dengan keputusan politis. Ia mengatakan berdasarkan pengamatan dan obrolannya dengan internal di PLN, dirut dipilih bukan berdasarkan merit system.

"Padahal, seharusnya yang diangkat sebagai dirut itu memiliki latar belakang sebagai engineering. Sehingga, ia bisa terus menapak kariernya ke atas dan ketika berada di atas bisa melihat dengan menggunakan helicopter view," kata perempuan yang dijuluki wanita listrik itu.

Selama ini, dirut PLN kerap diambil dari industri lain. Bukan dari internal PLN sendiri.

"Dengan mengangkat dari orang dalam, maka si orang PLN ini akan memiliki harapan untuk bisa manapak karier ke atas. Kalau sekarang, mereka merasa duduk di posisi VP (Vice President) sudah (merasa jadi) the best," tutur dia.

Sedangkan, untuk bisa menapak ke atas lagi, Tri mengatakan itu semua tergantung arah angin berlalu.

"Kita tidak bisa mengelola negara seperti itu," katanya dengan tegas.