Tiket Moto GP Lili Pintauli Suap dari Pihak Pertamina yang Berperkara
Jakarta, IDN Times - Tiket Moto GP yang didapatkan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lily Pintauli, diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Disebutkan, tiket itu ternyata didapat dari orang di PT Pertamina (Persero) yang berperkara di KPK.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut, Lili bukan hanya menerima tiket tersebut. Ada komunikasi yang terjadi antar keduanya sebelum tiket diberikan.
"Di dalam kasus ini Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar) itu diduga melakukan pelanggaran berupa mengadakan hubungan dengan pihak berperkara, dalam hal ini adalah pihak Pertamina," kata Albertina di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2023).
1. Lili tidak laporkan gratifikasi
Namun, Albertina tidak secara rinci menyebut siapa pihak berperkara yang memberikan tiket ke Lili. Mantan pimpinan KPK tersebut diduga menyalahgunakan jabatan untuk mendapat fasilitas dari PT Pertamina (Persero), dan menurut Albertina, ini adalah permasalahan serius karena tiket Moto GP yang diterima bukan soal kategori gratifikasi saja.
"Dan tidak melaporkan gratifikasi yang dianggap suap," ucap Albertina.
2. Lili ajukan pengunduran diri pada persidangan etik kedua
Albertina menjelaskan, Dewas KPK tak bisa mentolerir perbuatan Lili, dan seharusnya disidangkan karena pelanggarannya serius.
Namun, Lili menyerahkan surat pemberhentian dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada persidangan kedua. Sehingga proses penggalian informasi tak bisa dilakukan lagi.
"Kami tidak bisa melanjutkan lagi persidangan, dan perkara yang bersangkutan dinyatakan gugur," kata Albertina.
3. Lili kerap tersandung pelanggaran etik
Mantan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar sudah empat kali terseret kontroversi dugaan pelanggaran etik. Terakhir, dia tersandung dugaan pelanggaran etik berupa penerimaan sejumlah fasilitas dari PT Pertamina untuk menonton MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Dia juga disebut menerima tiket untuk menonton langsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Pada 8 September 2021, Lili juga sempat dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri karena terbukti melanggar etik usai berkomunikasi dengan tersangka korupsi yang ditangani KPK, Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial. Komunikasi tersebut terkait pekara yang tengah ditangani KPK.