Tim AMIN dan Menteri Bahlil Saling Sindir soal Sepinya Investor IKN

09 Des 2023, 13:13 WIB

IDN Times/Auriga Agustina

Jakarta, IDN Times - Co-captain tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Tom Lembong, membantah pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia bahwa megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kini sepi calon investor asing karena ada keraguan besar di benak mereka. Salah satu yang menyebabkan keraguan itu adalah pernyataan Anies yang berpeluang tidak melanjutkan proyek tersebut seandainya menang Pemilu 2024.

Tetapi, menurut Tom, tanpa pernyataan Anies sekalipun, megaproyek IKN memang sudah tidak dilirik calon investor asing. Beberapa calon investor yang semula berminat menanamkan modal, tiba-tiba menarik diri.

"Itu nonsense lah! Investor kan sudah ragu dari awal. Mereka bukan mulai ragu dari sekarang. Buktinya sudah diumumkan sebelumnya, Softbank akan berinvestasi, ternyata tidak. Lalu, Uni Emirat Arab (UEA) sempat diumumkan akan memberikan modal, ternyata tidak. Sekarang disebut, kalau pemerintah ingin fokus, ke calon investor lokal aja dulu," ujar Tom seperti dikutip dari YouTube Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Sabtu (9/12/2023).

Kini pemerintah, kata Tom, mengambil mayoritas dana untuk pembangunan IKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah sebelumnya berjanji pendanaan IKN tidak hanya bersumber dari APBN semata, tetapi melalui crowd funding dan investasi asing.

"Jadi, kepercayaan investor yang lemah ke IKN itu sudah dari dulu. Dari awal. Bukan dari sekarang ini," katanya.

1. Tom Lembong sentil pemerintahan era Jokowi yang minim libatkan partisipasi publik

Co-captain tim AMIN, Tom Lembong saat mendampingi Anies Baswedan berkampanye. (www.instagram.com/@tomlembong)

Lebih lanjut, Tom juga menyentil model pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo yang minim data dan pelibatan partisipasi publik. Semua, dilakukan dalam proses yang tertutup. Ia mengambil contoh ketika hendak mencari data mengenai IKN dari situs resmi, tidak ada satu pun informasi dan data yang ditemukan.

"Datanya, faktanya itu gak ada. Paling yang tersedia hanya bio dan pejabat-pejabat di situ. Kemudian, kliping-kliping berita. Tetapi tidak ada angka, fakta. Termasuk informasi bagi calon investor per sektor," ujar mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

"Misalnya, ada calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor perhotelan. Tetapi informasi itu tidak tersedia di situs IKN itu sendiri," sambung dia.

Di sisi lain, kata Tom, minimnya pelibatan partisipasi publik sudah terlihat dari tidak adanya diskusi yang dilakukan untuk membahas UU IKN. "Jadi, ketika kita bangun dari tidur, tiba-tiba UU nya sudah jadi. Itu menjadi undang-undang dalam sesi tengah malam di DPR. Boleh dibilang itu tidak ada konsultasi publik sama sekali," ujarnya.

Begitu pula Undang-Undang Omnibus Law dan KUHP. Menurut Tom sempat dikatakan dua minggu lagi baru akan disahkan, tetapi keesokan harinya justru sudah diketok.

"Jadi, kami Anies-Muhaimin ingin mengembalikan pembuatan kebijakan ke proses teknokrasi, konsultatif dan kolaboratif," tutur dia.

2. Anies minta pemerintah tak paksa calon investor berinvestasi di IKN

Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan ketika berkampanye di Lampung. (Dokumentasi Media AMIN)

Sementara, capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mendorong pemerintah tidak memaksakan calon investor berinvestasi di IKN. Sebab, mereka menggunakan data sebagai dasar untuk menggelontorkan dana.

"Investor itu selalu menggunakan studi kelayakan yang objektif. Dia tidak memutuskan berdasarkan pertimbangan non-komersial. Kalau secara komersial layak ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa. Kalau yang memaksa gak ada ya mungkin gak akan mau dikerjakan," ujar Anies di Lampung pada Jumat kemarin.

Menurut Anies, pemerintah seharusnya membiarkan investor mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak di IKN berdasarkan komersial. "Bukan karena pertimbangan politik," kata dia.

3. Bahlil minta pejabat yang belum ke IKN tak usah banyak omong

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)

Sementara, pernyataan Tom Lembong soal sepinya calon investor di IKN direspons tak kalah keras oleh Menteri Investasi, Bahlil. Ia menyebut pernyataan Tom dipicu halusinasi. Ia menyebut hanya orang yang berhalusinasi yang menilai kata-katanya sendiri benar, tanpa tahu objektivitas kalimat tersebut.

"Itu halusinasi. Jadi, orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujar Bahlil di Jakarta, kemarin.

Bahlil menjelaskan sudah ada pembagian klaster di IKN dengan sejumlah proyek seperti hotel, taman kota, pusat olah raga, hingga rumah sakit. Pembangunan infrastruktur di IKN juga terus berlanjut.

Bahlil lalu mempertanyakan apakah Tom Lembong sudah pernah berkunjung ke IKN. "Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN jangan banyak ngomong ya," katanya.

Menurut Bahlil, IKN belum ada saat Tom duduk sebagai Kepala BKPM. Maka, menurutnya pendapat Tom soal IKN adalah sesuatu yang keliru.

" Jadi, ya dia aja punya pikiran begitu. Saya kan gak. Yang hari ini jadi Menteri Investasi Kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tuturnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.