Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan akan Laporkan Balik Dewi Tanjung

08 Nov 2019, 07:30 WIB

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Jakarta, IDN Times - Salah satu anggota kuasa hukum Novel Baswedan, Alghifari Aqsa mengaku akan melaporkan balik politikus PDI Perjuangan, Dewi Tanjung ke pihak kepolisian. Hal itu lantaran Dewi dinilai telah membuat laporan palsu dengan menuding penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sudah merekayasa teror air keras yang dialaminya.

"Kita nanti akan melihat bagaimana respons polisi. Apakah sama ketika menerima laporan dari Dewi Tanjung dengan langsung memproses. Kedua, pihak kepolisian akan memanggil saksi dari pihak dokter di Singapura, Kapolri Pak Tito, mantan Kapolda, puslabfor," kata Alghifari di Jakarta pada Kamis malam (8/11).

Menurutnya, tudingan bahwa Novel telah melakukan rekayasa merupakan fitnah besar. Selain itu, pihak Novel turut melaporkan beberapa akun di media sosial yang telah menyebarluaskan informasi tak benar mengenai dirinya. Sebab, penggiringan opini yang didasari hoaks itu lama kelamaan malah dipercayai oleh publik.

"Kami juga akan melaporkan akun-akun di media sosial yang menyebarluaskan video-video yang tidak bertanggung jawab," tutur dia lagi.

Lalu, apalagi harapan kuasa hukum Novel terhadap laporan yang tidak masuk akal itu di Polda Metro Jaya? Sebab, peristiwa yang terjadi pada 11 April 2017 lalu tersebut sudah dibenarkan oleh polri dan rumah sakit yang merawatnya.

1. Kuasa hukum Novel meminta agar laporan Dewi Tanjung tidak diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian

(Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung <kanan>) Istimewa

Melalui keterangan tertulis, Al Ghifari dan tim kuasa hukum Novel lainnya meminta supaya kepolisian tak melanjutkan laporan yang dibuat oleh perempuan politikus PDI Perjuangan tersebut. Laporan itu disampaikan Dewi ke Polda Metro Jaya pada Rabu (6/11) dan diberi nomor LP/7171/XI/2019/PMJ/Dit. Krimsus.

Pasal yang dikenakan yakni pasal 26 ayat (2) junto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 A ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Apabila mengecek pasal 45A ayat 2, maka berisi: "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) d." Singkat kata Dewi sudah menuding Novel melakukan ujaran kebencian.

Apabila dicek di aturan pasal tersebut jika terbukti maka Novel bisa diancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda mencapai Rp1 miliar. Dewi tidak menjelaskan bagian mana dari tudingan rekayasa itu yang dibuat oleh Novel tapi bisa memicu terjadinya rasa permusuhan dan kebencian.

"Laporan tersebut adalah bentuk kriminalisasi dan serangan terhadap korban, seperti halnya serangan yang selama ini diterima Novel di media sosial menggunakan pendengung (buzzer), pernyataan para politikus, tokoh ormas dan orang-orang yang tidak suka dengan KPK," kata Al Ghifari melalui keterangan tertulis pada Kamis (7/11).

2. Kuasa hukum menilai laporan terhadap Novel Baswedan dilakukan bermaksud untuk menggiring opini publik

(Penyidik senior KPK Novel Baswedan) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Poin penting lainnya tak boleh dilupakan publik yakni dengan adanya pelaporan terhadap Novel, publik seakan lupa kasus teror yang menimpa kliennya hingga saat ini belum terungkap. Oleh sebab itu, pihak kuasa hukum menduga laporan tersebut memang dibuat untuk menggiring opini publik dan mengecilkan dukungan kepada upaya penuntasan kasus Novel.

"Penggiringan opini itu juga diharapkan melemahkan dukungan publik untuk menolak upaya pelemahan KPK dan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi laporan itu dibuat bersamaan dengan desakan dari publik agar Perppu KPK tetap diterbitkan oleh presiden," tutur Al Ghifari.

Pihak kuasa hukum dan Novel berharap publik masih setia untuk memberikan dukungan dan terus mengawal penuntasan teror air keras yang menimpa mantan perwira Polri itu serta pegawai KPK lainya. Bahkan, teror bom yang sempat dialami oleh dua pimpinan KPK hingga kini juga belum bisa diungkap.

"Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menuntaskan pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk tim independen yang bertanggung jawab langsung ke presiden," kata dia.

3. Laporan yang dibuat oleh Dewi Tanjung dinilai adalah fitnah keji

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Sakti)

Lebih jauh, pihak kuasa hukum menilai laporan yang dibuat oleh Dewi Tanjung merupakan fitnah yang keji dan di luar batas nalar kemanusiaan. Sebab, Novel yang sudah menjadi korban penyiraman air keras justru dituding merekayasa teror yang hampir merenggut indera penglihatannya.

"Padahal, berbagai fakta dan bantahan sudah disampaikan langsung oleh Novel termasuk pimpinan KPK. Kapolri saat itu, Tito Karnavian sudah menyaksikan langsung kondisi Novel tak lama setelah kejadian," kata Al Ghifari.

4. Dewi Tanjung ikut melaporkan kuasa hukum Novel Saor Siagian

(Kuasa hukum Novel Baswedan <kedua dari kanan> Saor Siagian) ANTARA FOTO

Sementara, Dewi tak mau kalah. Ia mengatakan juga hendak melaporkan kuasa hukum Novel lainnya yakni Saor Siagian karena telah menudingnya memfitnah Novel.

"Anda menuduh saya live (telah memfitnah), itu bisa dipertanggung jawabkan secara hukum," kata Dewi berkoar-koar di program stasiun tvOne pada Kamis sore kemarin.

Dewi tidak terima disebut telah membuat fitnah lantaran menurutnya ada begitu banyak kejanggalan dari peristiwa teror air keras yang menimpa Novel. Padahal, sebagai bagian dari masyarakat ia merasa berhak tahu apakah peristiwa teror air keras yang dialami oleh Novel benar-benar terjadi atau sekedar rekayasa.

"Laporan medis dari rumah sakit di Singapura itu kan selama ini tidak pernah ditunjukkan ke publik. Lalu, apakah pernah laporan medis itu disampaikan ke presiden dan polisi agar kasus itu diungkap?" tanya Dewi di acara itu.