Tim Kuasa Hukum Novel: Kerja 6 Bulan, Tapi TGPF Polri Gagal Total

Sejak awal tim yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM itu dibentuk, Novel sudah pesimistis terhadap kinerjanya. Puri Kencana Putri perwakilan dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyebut pesimistis Novel dilandasi dari komposisi orang-orang yang bergabung di dalam tim tersebut. Dari 65 orang yang ada, mayoritas berasal dari kepolisian. 

Memang ada 5 penyidik dari KPK yang ikut di dalam tim tersebut, namun tidak ikut dilibatkan. 

"Padahal, sejak awal tim yang kami minta adalah TPF independen di bawah Presiden. Kalau kita ingat dulu kasus kematian Cak Munir, itu juga dibentuk di bawah Presiden," kata Puri dalam pemberian keterangan pers pada sore tadi. 

Namun, alih-alih dibentuk TPF independen di bawah Presiden, malah ada tim khusus yang dibentuk Polri dan bertanggung jawab ke orang nomor satu di Trunojoyo itu. 

Hal lain yang disoroti oleh tim kuasa hukum Novel yakni tidak ada satu pun fakta baru yang berhasil diungkap oleh TGPF bentukan Polri. Puri mengatakan memang dipaparkan berbagai fakta di lapangan yang ditemukan oleh TGPF. 

"Tapi, itu semua sudah kami temukan juga sebelumnya. Sehingga, itu yang kami katakan sangat mengecewakan," kata Puri. 

Salah satu yang dianggap bukan fakta baru yakni mengenai orang yang tidak dikenal di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara). Salah satunya seorang pria yang tidak dikenal mendatangi rumah korban dan menanyakan apakah menjual baju gamis laki-laki. 

Namun anehnya, menurut TGPF, berdasarkan CCTV di rumah korban, tidak dapat diidentifikasi secara jelas wajah orang yang mendatangi rumah Novel di area Kelapa Gading. 

TGPF juga mengidentifikasi adanya 2 orang yang tidak dikenal berada di belakang masjid dekat rumah Novel pada 10 April 2017. Ciri-cirinya satu orang tidak mengenakan helm, berambut lurus agak gondrong, diperkirakan tinggi 175 cm dengan posisi berdiri di samping sepeda motor (bukan jenis matic). Satu orang lainnya mengenakan helm, posisi siap memegang setang dan duduk di atas motor dan mesin dalam keadaan hidup. 

Hal lain yang menurut tim kuasa hukum tidak masuk akal yakni teror air keras yang menimpa Novel dua tahun lalu, hanya berupaya untuk membuatnya sengsara dan tidak bertujuan untuk membunuhnya. 

"Kita sama-sama tahu akibat disiram air keras itu, Mas Novel sempat mengalami sesak nafas pada saat itu. Saya pikir itu bukan saja membuat Mas Novel menderita tapi sudah ada upaya percobaan pembunuhan," kata Puri lagi. 

Sementara, Putri dari Amnesty International mengaku geram lantaran Novel yang sudah jadi korban masih dituduh telah menyalahgunakan wewenang selama bertugas menjadi penyidik di KPK. Menurut TGPF ada 6 kasus yang melibatkan Novel dan ia telah menyalahgunakan kewenangannya. 

"Tuduhan-tuduhan ini bahkan tidak mampu dijawab oleh Kadiv Humas Mabes Polri Bapak M. Iqbal dalam siaran persnya. Kami kecewa karena tuduhan ini bisa jatuh dalam pelanggaran HAM lainnya kepada Saudara Novel Baswedan yang harus diusut oleh pemerintah," kata Putri. 

Oleh sebab itu, ia mendorong Joko "Jokowi" Widodo seharusnya lebih aktif ketika membentuk kabinet dan bekerja dengan parlemen supaya bisa menegakan keadilan bagi Nocel dan aparat KPK lain yang telah diserang.