Jakarta, IDN Times – Komisi Percepatan Reformasi Polri terus membuka ruang partisipasi publik melalui penyerapan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Pada Selasa (25/11/2025), komisi menerima masukan dari sejumlah pihak, mulai dari Lembaga Toleransi Beragama hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH), di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan pihaknya juga telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh serta mantan pejabat negara dalam rangka menyusun arah kebijakan reformasi.
"Tadi pagi ada Pak Dipo Alam, mantan Menteri, mantan Sesneg. Ada Pak Bekto, mantan Bareskrim. Ada Institut Peradaban, di sekretariat sana. Ya intinya banyak yang peduli gitu loh untuk memberi masukan," ujar Jimly.
