Timnas AMIN Apresiasi Niat Mahfud Keluar Kabinet: Harusnya Sejak Awal

01 Feb 2024, 06:00 WIB

Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD ketika umumkan pengunduran diri di Lampung. (Dokumen tim media Mahfud)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara tim pemenangan nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Ramli Rahim, menyambut baik pengumuman yang disampaikan cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, yang hendak mundur dari kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ramli melihat, langkah tersebut sesungguhnya sudah terlambat. Seharusnya Mahfud mundur usai namanya dideklarasikan sebagai cawapres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Kendati, Ramli tetap mengapresiasi sikap Mahfud yang mengumumkan niat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju di Lampung pada Rabu (31/1/2024). Bahkan, menurutnya, harus dicontoh pejabat lain.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud dengan mundur dari kabinet harus bisa dijadikan contoh buat pejabat lain. Khususnya bagi presiden dan menteri lainnya yang terlibat kampanye," ungkap Ramli dalam keterangan tertulis.

Menurut Ramli, bila Mahfud mundur sejak 2023 pasca-diumumkan menjadi pendamping Ganjar, publik tak lagi perlu bingung menafsirkan posisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

"Jadi, bisa menyatakan diri secara jelas sebagai kandidat. Kemudian, mereka berkampanye juga jelas bahwa mereka sedang berkampanye," tutur dia.

Sebab, kata Ramli, hingga saat ini masih banyak pejabat publik atau menteri aktif yang ikut berkampanye. Atau pejabat tersebut melakukan kampanye secara terselubung tanpa diketahui masyarakat.

1. Pejabat negara boleh ikut berkampanye asal dia mengajukan cuti

Juru bicara timnas AMIN, M. Ramli Rahim ketika berkampanye dengan Cak Imin. (Dokumentasi Istimewa)

Di sisi lain, Presiden Joko "Jokowi" Widodo baru-baru ini justru membolehkan menteri aktif ikut berkampanye. Bahkan, menteri aktif juga disebut memiliki hak politik dan boleh memihak ke salah satu paslon tertentu. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi bawahan di instansi atau kementerian tersebut.

Menurut Ramli, pejabat negara memang dibolehkan berkampanye, tetapi dengan sejumlah persyaratan. Sejauh ini, kata dia, menteri aktif paling banyak ikut mendukung ke paslon nomor urut dua.

"Pertama, dia sedang cuti. Kedua, dia terdaftar sebagai tim sukses, dan ketiga dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara," sambungnya.

Sementara, politisi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menyebut tidak akan ada menteri aktif di kubu mereka yang bakal mundur.

"Saya rasa baiknya memang begitu, karena kan seorang menteri memiliki tanggung jawab yang perlu diselesaikan sebelum 20 Oktober 2024. Banyak agenda prolegnas, implementasi pengawasan dan undang-undang. Apalagi khusus bagi menteri yang memiliki portofolio langsung, contohnya Menteri Sosial, menteri-menteri di bawah Polhukam," kata Bobby di Jakarta, Rabu.

2. Timnas AMIN biarkan publik menilai sikap Prabowo yang tetap enggan mundur

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam forum 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak akan mundur dari kursi Menhan. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengharuskan capres yang masih menjabat menteri, harus mundur.

"Undang-undang menyatakan tidak harus mundur. Pak Prabowo adalah salah satu menteri yang melakukan tugasnya dengan baik," ujar Dahnil di Graha Hartika Wulan Sari, Bekasi, Rabu.

"Kalau Anda perhatikan, survei kepuasan masyarakat terhadap Pak Prabowo selalu berada di urutan pertama," sambungnya.

Ramli pun menyerahkan kepada masyarakat mengenai sikap Prabowo yang enggan mundur dari jabatannya sebagai Menhan. Sebab, hal itu menyangkut etika.

"Rakyat Indonesia nanti menilai siapa yang sesungguhnya berbuat yang terbaik bagi bangsa ini," kata Ramli kepada IDN Times, melalui pesan pendek.

3. Mahfud siap serahkan surat pengunduran diri kepada Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika di Cibinong. (Dokumentasi tim media Mahfud)

Sementara, ketika mengumumkan pengunduran dirinya di Lampung, Mahfud sempat menunjukkan surat pengunduran diri yang sudah disiapkan. Surat tersebut, kata dia, akan disampaikan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo usai ia kembali ke Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Mahfud memutuskan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju agar bisa memberikan contoh kepada lawan politiknya, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, agar tidak menggunakan fasilitas negara ketika berkampanye.

"Saya juga ingin memberikan contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," kata Mahfud pada 23 Januari 2024.

Mahfud juga sudah bersiap-siap dan mengemas semua barang miliknya di rumah dinas di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. "Saya siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara," kata dia.

Niatnya mundur dari jabatan Menko Polhukam juga sudah dibicarakan dengan partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah dibicarakan bersama, didapat kesimpulan langkah mundur dari menteri selama Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.