Timnas AMIN Apresiasi Niat Mahfud Keluar Kabinet: Harusnya Sejak Awal
Jakarta, IDN Times - Juru bicara tim pemenangan nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Ramli Rahim, menyambut baik pengumuman yang disampaikan cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, yang hendak mundur dari kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Ramli melihat, langkah tersebut sesungguhnya sudah terlambat. Seharusnya Mahfud mundur usai namanya dideklarasikan sebagai cawapres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
Kendati, Ramli tetap mengapresiasi sikap Mahfud yang mengumumkan niat pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju di Lampung pada Rabu (31/1/2024). Bahkan, menurutnya, harus dicontoh pejabat lain.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud dengan mundur dari kabinet harus bisa dijadikan contoh buat pejabat lain. Khususnya bagi presiden dan menteri lainnya yang terlibat kampanye," ungkap Ramli dalam keterangan tertulis.
Menurut Ramli, bila Mahfud mundur sejak 2023 pasca-diumumkan menjadi pendamping Ganjar, publik tak lagi perlu bingung menafsirkan posisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
"Jadi, bisa menyatakan diri secara jelas sebagai kandidat. Kemudian, mereka berkampanye juga jelas bahwa mereka sedang berkampanye," tutur dia.
Sebab, kata Ramli, hingga saat ini masih banyak pejabat publik atau menteri aktif yang ikut berkampanye. Atau pejabat tersebut melakukan kampanye secara terselubung tanpa diketahui masyarakat.
1. Pejabat negara boleh ikut berkampanye asal dia mengajukan cuti
Di sisi lain, Presiden Joko "Jokowi" Widodo baru-baru ini justru membolehkan menteri aktif ikut berkampanye. Bahkan, menteri aktif juga disebut memiliki hak politik dan boleh memihak ke salah satu paslon tertentu. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi bawahan di instansi atau kementerian tersebut.
Menurut Ramli, pejabat negara memang dibolehkan berkampanye, tetapi dengan sejumlah persyaratan. Sejauh ini, kata dia, menteri aktif paling banyak ikut mendukung ke paslon nomor urut dua.
"Pertama, dia sedang cuti. Kedua, dia terdaftar sebagai tim sukses, dan ketiga dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara," sambungnya.
Sementara, politisi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menyebut tidak akan ada menteri aktif di kubu mereka yang bakal mundur.
"Saya rasa baiknya memang begitu, karena kan seorang menteri memiliki tanggung jawab yang perlu diselesaikan sebelum 20 Oktober 2024. Banyak agenda prolegnas, implementasi pengawasan dan undang-undang. Apalagi khusus bagi menteri yang memiliki portofolio langsung, contohnya Menteri Sosial, menteri-menteri di bawah Polhukam," kata Bobby di Jakarta, Rabu.