Timnas AMIN Duga Ada Algoritma di KPU Menangkan Paslon Tertentu

18 Feb 2024, 18:22 WIB

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto ketika menjelaskan kejanggalan pada aplikasi Si Rekap. (Tangkapan layar YouTube Bambang Widjojanto)

Jakarta, IDN Times - Tuduhan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bersikap jujur dan adil sebagai wasit dalam pemilu 2024 semakin menjadi-jadi. Anggota Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Bambang Widjojanto menuding di sistem server KPU sudah dibuat algoritma khusus agar paslon tertentu menang Pemilu 2024, meski angka kongkretnya di lapangan tidak unggul.

"Jadi, kalau ada revisi di satu TPS (Tempat Pemungutan Suara), dia akan mengubah TPS yang lain. Itu bukan sekadar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun setting-nya," ujar Bambang, dikutip dari akunnya di YouTube, Minggu (18/2/2024).

Menurutnya, algoritma itu disiapkan untuk memenangkan paslon tertentu memperoleh suara di atas 50 persen. Indikasi adanya pemasangan alogaritma itu semakin menguat setelah muncul dugaan kecurangan di sejumlah TPS.

Di sejumlah TPS ditemukan penggelembungan suara. Hal itu diakui oleh tim IT Timnas AMIN terjadi di ketiga paslon. Tetapi, penggelembungan suara paling banyak terjadi di paslon nomor urut dua. Tuduhan tersebut didasarkan atas forensik informasi dan teknologi yang dilakukan oleh tim IT Timnas AMIN terhadap server di KPU.

Tuduhan ini berbeda dari banyaknya masalah yang menimpa alat bantu hitung yang digunakan oleh KPU, yakni Sirekap.

1. Timnas AMIN layangkan surat ke KPU agar sistem IT diaudit tapi tak direspons

Bukti forensik yang ditunjukan oleh timnas AMIN kepada publik. (Tangkapan layar YouTube Suara AMIN)

Bambang mengatakan bahwa tim hukum nasional AMIN pernah mengirimkan dua surat terkait audit sistem TI KPU. Namun tak pernah mendapat balasan.

"Surat kami kepada Bawaslu agar KPU melakukan audit, juga tidak pernah dilakukan," ujar mantan pimpinan KPK tersebut.

Bambang kemudian menunjukkan data forensik TI yang dimiliki oleh Timnas AMIN. Salah satunya yang ia ambil contoh, salah satu TPS di DKI Jakarta. Bambang tidak bersedia menyebut lokasi TPS-nya lantaran akan digunakan sebagai salah satu pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan laporan C1 di lapangan tertulis paslon nomor urut satu mendapat 108 suara, paslon nomor urut dua 74 suara, dan paslon nomor urut tiga 16 suara. Tetapi, yang muncul di sistem KPU, paslon nomor urut satu mendapat 108 suara, paslon nomor urut dua melonjak menjadi 748. Sedangkan, paslon nomor urut tiga mendapatkan 160 suara.

"Ini betul-betul bukan sekadar salah menulis. Karena mestinya, TI atau AI di dalam TI KPU seharusnya bisa membaca kalau (jumlah DPT) di atas 300, mestinya itu tidak bisa diinput. Tapi, itu kenyataannya bisa diinput di atas 300. Itu kalau sistemnya tidak dibangun dengan rekayasa tertentu, maka sulit dilakukan," tutur dia.

2. Timnas AMIN minta bisa ikut mengakses sistem di KPU

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto di Mahkamah Konstitusi (MK). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Bambang mengatakan, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari tidak hanya bisa meminta maaf lantaran banyak kekeliruan konversi penghitungan suara di TPS ke dalam Sistem Rekapitulasi (Sirekap). Seharusnya, kata dia, sebagai bentuk permintaan maaf, KPU memberikan akses kepada perwakilan dari tiga paslon di bagian TI-nya.

"Logikanya kan gini, KPU sebagai pengampu, kami minta lakukan audit. Kan audit semacam ini bukan hanya di tahun 2024 saja. Pada 2019 lalu, kami juga mempersoalkan hal ini. Indikasi 10 juta suara hilang itu, disebabkan hal-hal semacam ini," ucap Bambang.

Selain itu, dia menuturkan, Timnas AMIN berharap KPU bersedia membuka data formulir C1 Plano yang mereka miliki. Tujuannya, agar bisa dipantau bersama.

"Ini semua kami minta untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi," kata dia.

3. Timnas AMIN akan bawa dugaan kecurangan pemilu ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Yosafat Diva Bagus)

Bambang pun memastikan bahwa semua dugaan kecurangan pemilu dan bukti-buktinya itu akan mereka bawa hingga ke tahap Mahkamah Konstitusi (MK). Pada pemilu 2019 lalu, Bambang mewakili tim hukum Prabowo Subianto untuk menggugat kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sayangnya, ia kalah ketika itu.

Ia pun mengaku optimistis bahwa bisa membuat perubahan hasil pemilu, mulai dari pemilu berlangsung dua putaran hingga peserta pemilu didiskualifikasi.

"Di tengah kegelapan yang sangat zalim itu hanya optimisme yang kita punya. Kalau kau hancurkan optimisme itu, maka habis kita. Jadi, optimisme itu yang kelak akan menjemput harapan," ujar Bambang menjawab pertanyaan IDN Times, Sabtu (17/2/2024).