Timnas AMIN Minta Temuan Dana Kampanye dari Tambang Ilegal Diusut

15 Des 2023, 19:25 WIB

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengaku sempat dimarahi Presiden Jokowi karena melaporkan Mantan Ketua Ketua DPR Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang ilegal untuk kegiatan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Sudirman Said meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang ilegal tersebut.

Timnas AMIN, kata dia, akan mendukung penuh PPATK untuk membuka secara terang-terangan terkait aliran dana mencurigakan itu.

"Saya kira kewenangan mereka untuk mengungkapnnya kemudian tanggung jawab untuk penegak hulum untuk mengusutnya," kata dia di Rumah Koalisi Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

1. Harap PPATK tetap profesional dan independen

Sudirman Said jadi Komisaris Utama PT Transjakarta (dok. Transjakarta)

Timnas AMIN tak mau berkomentar banyak menganai kasus ini. Namun, Sudirman berharap PPATK tetap menjadi lembaga profesional dan independen demi proses demokrasi yang lebih sehat dan adil.

"Kita tidak bisa berkomentar terlau jauh karena itu ranah penegak hukum jadi mudah-mudahan PPATK tetap terjaga, profeaionalitas dan indepensinya tetap terjaga untuk bisa mejaga upaya demokrasi lebih sehat dan lebih fair," kata dia.

2. Kubu AMIN harap Polri dan Bawaslu bekerja terkait kasus ini

Ketua pelaksana tim pemenangan nasional AMIN, Sudirman Said (tengah) ketika memberikan keterangan pers pada Kamis, 16 November 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Pihaknya menaruh harapan yang besar kepada aparat penegak hukum. Ia berharap kepolisian juga berfungsi secara maksimal untuk mengusut kasus ini.

Di sisi lain, ia juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi secara penuh kasus ini sesuai tugas, pokok, dan fungsinya.

"Kita menaruh harapan kepada semua institusi penegak hukum, KPK, Bawaslu, TNI-Polri itu berfungsi secara penuh secara maksimal sesuai dengan tupoksinya," kata dia.

3. PPATK endus aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang ilegal ke kampanye pemilu

Ilustrasi anggota legislatif dipilih lewat Pemilihan Legislatif (Pileg) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyinggung aliran dana mencurigakan yang mengalir ke partai politik (parpol), salah satunya berasal dari perusahaan tambahang ilegal.

"Banyak ya kita lihat semua kita tindak pidana. Kita kan pernah sampaikan indikasi dari ilegal mining," kata Ivan.

Hasil temuan ini telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ivan mengatakan, pemilu semestinya saling adu gagasan bukan adu kekuatan keuangan, apalagi sumbernya berasal dari sumber-sumber ilegal.

"Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang junlahnya besar," kata dia.

Menurut dia, jumlah transaksi mencurigakan terkait pemilihan umum (pemilu) mencapai triliunan rupiah. Namun Ivan tak merinci secara detail berapa angkanya.

Yang pasti, kata dia, PPATK akan memantau setiap transaksi terkait Pemilu 2024 seperti yang telah dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya.

"Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat," kata dia.

"Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita," sambungnya.