Timnas AMIN Sebut Dugaan Penggelembungan Suara Terjadi di 36 Provinsi

17 Feb 2024, 17:15 WIB

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto di Mahkamah Konstitusi (MK). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN), Bambang Widjojanto, menemukan adanya dugaan praktik penggelembungan suara yang menguntungkan paslon tertentu pada pemilu 2024. Dugaan itu bahkan disebut Bambang terjadi di 36 provinsi di seluruh Indonesia.

"Kemarin, di press conference-nya dari 38 provinsi, 36 (provinsi) yang terjadi yang disebut kecurangan itu atau penggelembungan suara. Ada sekian banyak kabupaten, sekitar 200 kalau tidak salah, nanti datanya ada. Dengan begitu nanti bisa dilihat masifitasnya seperti apa," ujar Bambang ketika menjawab pertanyaan IDN Times di Jakarta pada Sabtu (17/2/2024).

Ia kemudian menunjukkan salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta, paslon nomor urut dua hanya memperoleh 74 suara. Tetapi, di data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) paslon Prabowo-Gibran meraih 748 suara.

"Jadi, bukan sekedar salah menulis. Karena mestinya sistem Artificial Intelligence (AI) IT yang dimiliki oleh KPU seharusnya bisa membaca bila per TPS tertulis lebih dari 300 suara, maka seharusnya tidak bisa diinput. Tapi, itu kenyataannya bisa diinput di atas 300," kata mantan pimpinan KPK itu.

Sehingga, ia menduga kuat sudah ada rekayasa tertentu di dalam sistem Si Rekap agar menguntungkan paslon tertentu.

"Jadi, kalau dari masalah fundamental begitu saja, KPU tidak bisa melakukan ya pantes saja kalau kami mencurigai dan indikasi kuat membangun sistem yang memang diotomatisasi," tutur dia lagi.

1. Bambang paparkan dugaan penggelembungan suara di Bandung lebih dari 2 persen

Timnas AMIN gelar jumpa pers untuk paparkan dugaan kecurangan pemilu pada 16 Februari 2024. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Bambang menunjukkan contoh data TPS yang ada di Bandung, Jawa Barat. Timnas AMIN mengambil sampel dua persen dari populasi kota Bandung.

"Hasilnya ditemukan penggelembungan suara di atas 2 persen populasi. Baru sampel 2 persen tetapi kecurangan suaranya bisa di atas 2-3 persen," kata Bambang.

Namun, ia baru bisa memperhitungkan bila penghitungan suara konkret di Kota Bandung sudah rampung.

"Untuk penggelembungan di bawah 2 persen, itu sudah 1.500 suara. Maka, kalau di atas itu bisa mencapai puluhan ribu (suara). Itu baru di Kota Bandung saja," tutur dia lagi.

2. Politisasi bansos disebut juga berpengaruh ke para pemilih

Penerima bantuan pangan beras di Kota Bogor, Jawa Barat. (dok. Perum Bulog)

Selain dugaan kecurangan di saat hari H pencoblosan, menurut Bambang, praktik serupa sudah dilakukan sebelum 14 Februari. Hal itu melalui politik uang dan bantuan sosial. Dua hal tersebut yang kemudian mempengaruhi pilihan pemilih di bilik suara.

"Ada kecurangan dalam bentuk lain yang tidak bisa dideteksi di situ, politik uang, itu kan dilakukan. Politisasi bansos, itu yang mempengaruhi tendensi dari para pemilih untuk memilih paslon tertentu," kata dia.

Selain itu, independensi aparat juga menjadi masalah tersendiri dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan pemilu karena mampu mempengaruhi pilihan pemilih. Serangkaian kecurangan tersebut terorganisir dengan baik dan bukan suatu kebetulan semata.

Ia juga menyinggung film dokumenter Dirty Vote yang menurutnya hanya menjelaskan sebagian dari kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

“Dalam bahasa saya, itu ada apa yang disebut dengan well planned (direncanakan dengan baik), well prepared (dipersiapkan dengan baik), ditutup dengan well organized (diatur dengan baik). Dirty Vote menjelaskan well planning (perencanaan yang baik) dan well preparing (penyiapan yang baik) dari kejahatan ini," tutur dia lagi.

3. Gerindra siap buktikan tak ada penggelembungan suara Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, tuduhan adanya penggelembungan suara itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan pihaknya bakal membuktikan dugaan penggelembungan jumlah suara pasangan Prabowo-Gibran tidak pernah terjadi.

"Ya, nanti kami akan buktikan bahwa anggapan dan tuduhan itu tidak benar," kata Muzani saat ditemui di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

Muzani pun tidak merinci apa yang akan dilakukan pihaknya untuk membuktikan hal tersebut. Menurut dia, keberhasilan Prabowo-Gibran dalam menarik hati masyarakat terlihat dari tingginya jumlah perolehan suara dalam penghitungan cepat atau quick count.

Pihaknya juga telah mengerahkan sukarelawan dan pendukung Prabowo-Gibran untuk mengawasi setiap penghitungan suara di daerah.

Walau jumlah suara sudah unggul, Muzani tetap akan menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.