Timwas DPR Sentil Buruknya Pelayanan Konsumsi Jemaah Haji Usai Puncak Ibadah

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyebut bahwa BPKH Limited, yang tahun ini diberikan peran sebagai penyedia layanan konsumsi pasca Armuzna, justru menciptakan persoalan baru bagi jemaah. Padahal, sebelumnya seluruh layanan konsumsi dikelola oleh delapan syarikah yang ditunjuk otoritas Saudi. Namun, saat dialihkan ke BPKH, dua dapur katering justru mengalami kegagalan produksi.

“Banyak jemaah akhirnya hanya mendapat ganti berupa uang riyal. Kondisi ini tentu membuat jemaah semakin emosi karena kelelahan yang mereka alami tidak diimbangi dengan pelayanan konsumsi yang layak,” kata Abdul Fikri.

Menurut Abdul Fikri, penanganan konsumsi haji tidak bisa dilakukan secara amatiran. Ia meminta BPKH menjadikan pengalaman tahun ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem layanan yang profesional di masa mendatang.

“Kita berharap BPKH benar-benar memperbaiki diri. Mengurus jemaah haji itu harus profesional, tidak bisa coba-coba. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pokok setelah ibadah puncak,” tegasnya.

Meski demikian, ia tetap mengajak para jemaah untuk bersabar dan bersyukur atas segala ujian yang terjadi dalam pelaksanaan haji tahun ini.

“Semoga ujian ini menjadi ladang pahala dan tidak mengurangi kekhusyukan jemaah dalam menjalankan ibadah,” tutupnya.

Adapun, sebagai respons terhadap keluhan tersebut, BPKH juga menyajikan makanan siap saji atau Ready To Eat (RTE).

Makanan ini disajikan dengan praktis, higienis, dan sesuai selera Indonesia pada 7, 8, dan 13 Zulhijjah. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyebut langkah ini ditujukan agar jemaah tetap sehat dengan konsumsi yang layak saat kendala transportasi terjadi.

Di sisi lain, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar sempat melakukan pengecekan lapangan dan memastikan jemaah yang terkena gangguan distribusi akan diberikan kompensasi berupa uang riyal.