Pengadilan Halalkan KPK Menyadap, Pansus Hak Angket Bereaksi

Sebelumya, Pansus Hak Angket KPK mempertanyakan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Mereka ingin mendalami sejauh mana kewenangan KPK  terkait penyadapan tersebut. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan semua tindakan tersebut juga harus dipertanggungjawaban.

Tidak hanya mendalami kebijakan penyadapan, Pansus ini juga menyoroti keberadaan Sumber Daya Penyidik (SDM) penyidik KPK. Titik pentingnya adalah Pansus ingin mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sejak KPK berdiri. Pansus juga akan berkonsultasi dengan BPK sebagai badan yang bertugas untuk memeriksa keuangan negara berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tak terkecuali KPK.

Meski tak menampik bahwa proses penyadapan mengacu pada Undang-undang, Agun ingin supaya ada kejelasan terkait peraturan tersebut. Dia menilai ada aturan main dalam melakukan penyadapan yang harus dipatuhi penyidik KPK.

Dia pun kembali mempertanyakan apakah tindakan penyadapan-penyadapan yang dilakukan saat ini sudah memiliki landasan hukum yang cukup? Pansus juga nantinya berencana untuk menemui Kominfo dan juga ke provider Telekomunikasi untuk membahas mengenai permasalahan ini.