Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Tinggal di Jakarta Harus Siap di Rusun, Ini Alasannya

Dini Suciatiningrum
Suasana Rusun Kampung Susun Bayam pada Kamis (6/3/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Suasana Rusun Kampung Susun Bayam pada Kamis (6/3/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

  • Kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 288.393 unit dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 per kilometer persegi.

  • Lonjakan harga tanah dan hunian berimbas pada banyaknya kawasan kumuh, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan BPS untuk mengevaluasi RW kumuh yang ditargetkan selesai bulan Desember 2025.

  • Pemprov DKI memiliki sekitar 32 ribu unit rumah susun, jika tidak dikelola dengan serius, bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan hunian vertikal menjadi keniscayaan di tengah keterbatasan lahan di Ibu Kota.

"Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun. Kenapa harus rusun? Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," jelas Retno dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

1. Kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 288.393 unit

Balkoters Talk Hunian Vertikal Jakarta/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 per kilometer persegi, kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 288.393 unit.

"Alasan kenapa harus hunian vertikal? Ketika lahan terbatas, kebutuhan juga banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat dan jadi semakin ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta," katanya.

2. Lonjakan harga tanah dan hunian berimbas pada banyaknya kawasan kumuh

Ilustrasi Rusun Tanah Tinggi/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Dia menerangkan, lonjakan harga tanah dan hunian berimbas pada semakin banyaknya kawasan kumuh. Mengacu pada data tahun 2017 ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov Jakarta sedang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi RW kumuh tersebut yang ditargetkan selesai bulan Desember 2025.

Retno menekankan, arah kebijakan Pemprov sudah jelas tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yakni menyediakan perumahan publik yang terjangkau, terhubung dengan pusat ekonomi serta transportasi.

"Oleh karena itu, ada kebijakan bahwa kami harus menyiapkan hunian terjangkau yang layak huni, kemudian juga harus terhubung dengan TOD, dan program Pak Gubernur Pramono itu adalah mix use, inilah yang sekarang sedang kami godok," terangnya.

3. Pemprov DKI memiliki sekitar 32 ribu unit rumah susun

Rusun Pasar Rumput. (Dok. Kementerian PKP)

Retno menyebut, saat ini Pemprov DKI memiliki sekitar 32 ribu unit rumah susun. Jika tidak dikelola dengan serius, dia khawatir bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu," tegasnya.

Selain itu, sejumlah Rusunawa sudah berjalan dengan pendekatan sosial-ekonomi. Ada rumah susun padat karya kurang lebih 381 unit, Rusun Rorotan IX ada 484 unit, Marunda 288 unit.

Topics
Rumah SusunRusunjakartapramono anung

Editorial Team

EditorSunariyah Sunariyah

Tonton lebih seru di