Tito Tegaskan Tak Ada Kecurangan Terstruktur di Pemilu 2024

22 Feb 2024, 10:13 WIB

Plt Menkopolhukam, Tito Karnavian ketika berada di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim tidak ada desain kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dalam pemilu 2024. Namun, dia tak menampik ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satunya konflik di Papua.

"Jadi, gak akan mungkin sempurna (pemilu 2024). Ya, ada kekurangan di sana-sini. Yang penting tidak ada desain terstruktur, sistematis dan masif. Yang ada mungkin kesalahan-kesalahan input atau diulangi (pemungutan suaranya)," ujar Tito di Jakarta pada Rabu (21/2/2024).

Dia menyatakan bila ada pemungutan suara yang harus diulang bukan karena praktik curang. Tetapi, hal itu lantaran ada surat suara sobek dan cacat.

"Itu boleh untuk diulangi (pemungutan suaranya)," kata dia.

Mantan Kapolri itu mendorong seandainya ada Paslon yang keberatan dengan penetapan hasil Pemilu, bisa menempuh jalur yang disediakan. Mulai dari Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi, jalur-jalur resmi itu saya kira bisa dimanfaatkan," tutur Tito.

1. Pemilu di Indonesia adalah pesta demokrasi satu hari terbesar sedunia

Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 21 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah (IDN Times/Indah Permata Sari)

Tito meminta pengertian dari publik lantaran pemilu yang dihelat di Indonesia pada 14 Februari 2024 lalu adalah pesta demokrasi satu hari terbesar sedunia. Di negara lain, kata Tito, pemungutan suara tidak dilakukan serentak dalam satu hari.

"Sebanyak 200 juta lebih (pemilih menggunakan hak suara) dalam satu hari yang sama. China gak memiliki election karena kan mereka hanya ada satu partai, sosialis. India yang (negara demokrasi) nomor dua terbesar itu hampir dua bulan prosesnya. Itu dilakukan per negara bagian. Amerika Serikat juga per negara bagian, berturut-turut beberapa bulan. Sedangkan, kalau kita kan hanya one day (pemungutan suara)," ujar Tito.

Belum lagi, Pemilu yang digelar bukan hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tapi juga anggota parlemen di tingkat nasional hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Bahkan, memobilisasi orang untuk ke TPS untuk memilih, termasuk hampir delapan juta petugas KPPS, itu pun tidak mudah," kata Tito.

2. Tito hanya fokus isu pemilu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Tito hanya mengemban tugas sebagai Plt Menko Polhukam selama 19 hari. Selama periode itu, Tito menegaskan akan fokus pada isu Pemilu.

Pihaknya kemudian membentuk lima tim untuk memonitor serta membantu Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Dia mencatat pemilu Indonesia juga diadakan di 166 negara. Namun, tak semuanya dipantau secara intens.

"Kami fokus ke beberapa negara penting seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, dan Australia," ujar Tito.

Selain itu, ada pula 18 tim yang merupakan gabungan dari semua kementerian serta lembaga, untuk memonitor pelaksanaan pemilu di semua wilayah Tanah Air. Tito menegaskan Kemenko Polhukam sifatnya hanya memonitor.

"Kami memberikan bantuan seandainya diminta oleh penyelenggara. Misalnya ada bencana banjir di Demak. Kemudian saya secepatnya menghubungi Pj Gubernur Jawa Tengah untuk segera membantu KPU maupun korban yang terdampak," tutur dia.

Dia juga berkomunikasi dengan TNI, Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga, mereka turun ke Demak dan membantu masalah banjir.

"Mereka juga membantu KPU mempersiapkan langkah-langkah lanjutan, di antaranya sudah diputuskan ada penundaan (pemungutan suara). Kalau gak salah di sana yang terdampak ada 25 ribu pemilih," kata Tito.

3. Timnas AMIN protes pernyataan Mendagri Tito

Juru bicara tim nasional pemenangan Anies-Muhaimin, Iwan Riadi Tarigan. (Dokumentasi Istimewa)

Sementara, pernyataan Tito yang sudah menyimpulkan tidak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, diprotes oleh Tim Nasional Pemenangan AMIN. Juru bicara timnas AMIN, Iwan Riadi Tarigan, mengatakan bukan kewenangan Mendagri untuk menyatakan hal tersebut.

"Mendagri seharusnya bersikap netral. Terlebih perkara ini besar kemungkinan akan berproses di ranah hukum. Kami meminta pihak-pihak yang tidak terkait proses penegakan hukum di Pilpres 2024 agar menahan diri," ujar Iwan di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (22/2/2024).