Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui di Kertanegara IV, Jaksel. (IDN Times/Amirs Faisol)
Habiburokhman menilai, inti dari pesan yang disampaikan pentolan PDIP itu ialah agar siapa pun yang sedang memegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik.
Dia lantas menyoroti berbagai kasus dugaan pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024 yang justru mengarahkan dukungan ke paslon yang didukung PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Setidaknya, ada tiga dugaan indikasi pelanggaran yang dilakukan kepala daerah karena mengajak dukung Ganjar-Mahfud.
Pertama, Bupati Majalengka Karna Sobahi terkait beredarnya rekaman video mengajak memenangkan caleg dan Ganjar pada Pilpres 2024. Kedua, dugaan pelanggaran netralitas Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar.
Ketiga, Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang diduga meneken kontrak politik (pakta integritas) untuk memenangkan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Kini, Yan terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan sudah ditahan.
"Belakangan ini banyak warga mempertanyakan soal pakta integritas Pj Bupati di Sorong, dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Cilacap dengan program kancing merah, dugaan ketidaknetralan bupati di Majalengka dan banyak lagi," ucap dia.