TNI AL Minta Nelayan Tak Perlu Takut terhadap Kapal Asing di Natuna

Sementara, dari sudut pandang Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, tidak ada masalah bila kapal perang Negeri Tirai Bambu wara-wiri di teritori ZEE Laut Natuna Utara. Selama, mereka tidak melakukan aktivitas militer. Sebab, ZEE adalah wilayah perairan internasional sehingga siapapun boleh melintas di sana. 

Namun, ia menggaris bawahi Indonesia berhak memanfaatkan sumber daya alam yang terbenam di ZEE Laut Natuna Utara. Maka, nelayan lokal sebaiknya tetap melaut di sana.

TNI AL pun dalam catatan Hikmahanto boleh memasuki ZEE di Laut Natuna Utara. Hal itu memungkinkan dilakukan bila ditemukan ada kapal asing yang melakukan pencurian ikan. 

"Mereka hadir dalam rangka menegakan hukum misalnya dengan menangkap ilegal fisher, itu dibolehkan di dalam undang-undang," kata Hikmahanto ketika dihubungi pada hari ini. 

Namun, yang menjadi permasalahan, sikap China yang kerap bolak-balik di ZEE Laut Natuna Utara lantaran masih berkukuh area tersebut masuk ke dalam teritorinya. Hal itu sesuai dengan klaim sepihak China yang disebut "sembilan garis putus-putus."

"Sehingga, mereka ingin mengatakan bahwa kami menguasai area ini," tutur dia. 

Maka, tak heran bila menimbulkan tanda tanya kapal perang China melintasi ZEE Laut Natuna Utara dalam rangka apa. Hikmahanto menduga karena ingin mengirimkan pesan area tersebut masuk ke dalam teritorinya. 

Di sisi lain, ia sepakat dengan TNI AL agar para nelayan tidak perlu takut dan tetap melaut saja di Laut Natuna Utara. Lalu, di belakangnya dibantu diamankan dengan kehadiran kapal-kapal dari Badan Keamanan Laut (Bakamla). 

"Karena Indonesia kan bergantung kepada para nelayannya. Pemerintah kan gak mungkin memancing, yang memancing ikan pasti nelayan kita. Kalau kemudian mereka ditangkap (oleh China) atas dasar apa, kan Indonesia mengakui ZEE," ungkap pria yang kini menjadi rektor di Universitas Jenderal A. Yani. 

Sementara, dalam sudut pandang anggota komisi I dari fraksi Partai Golkar, Bobby Adhito Rizaldi, apa yang dilakukan oleh militer China sudah terjadi sejak 2016 lalu. Tetapi, pada praktiknya di lapangan Indonesia kerap gagap. 

Ia mengatakan idealnya dalam menghadapi kapal coast guard asing maka harus dihadapi juga oleh kapal coast guard. Sayangnya, kata Bobby, Bakamla belum sepenuhnya dijadikan nasional coast guard Indonesia. Padahal, pada ketika melantik Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla pada Februari 2020 lalu, Jokowi sudah berjanji akan melakukan reformasi di instansi tersebut. Bakamla akan diperkuat dan dijadikan pasukan penjaga pantai nasional dan diakui otoritasnya oleh dunia internasional. 

"Nah, sekarang kalau Bakamla ingin dijadikan national coast guard ya harus diberikan payung hukum yang lebih kuat dan diperkuat lagi. Nah, ini dibutuhkan keinginan dari pemerintah. Bukan hanya satu sub bab di dalam undang-undang kelautan," ungkap Bobby kepada media pada hari ini. 

Saat ini, posisi Bakamla, kata Bobby serba salah. Ibarat polisi lalu lintas, Bakamla hanya bisa menangkap tetapi tidak bisa menilang pelanggar lalin. Selama ini, Bakamla cuma bisa menangkap kapal asing yang melakukan pelanggaran di laut, tetapi mereka tak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. 

"Kalau gak bisa menilang, lalu penegakan hukumnya gimana? Ya, akhirnya TNI lagi yang dikirim. Lima KRI (Kapal Perang Indonesia) dikirim lagi. Tapi, kalau kapal TNI yang dikirim tidak bisa menghalau karena bisa dikatakan aneksasi militer," kata dia. 

Sehingga, menurut Bobby permasalahan ini kerap berulang karena tidak ada kekompakan di pemerintah siapa yang dijadikan sebagai pasukan penjaga perbatasan pantai (national coast guard). 

Bobby menambahkan selama ini idealnya kapal coast guard asing sebaiknya juga dibayangi dengan kapal coast guard. Tetapi, Indonesia tidak bisa meremehkan kapal coast guard China karena mereka memiliki kekuatan terbesar di dunia. Apalagi pada awal 2021, otoritas China membolehkan kapal coast guard melakukan inspeksi bahkan menembak kapal asing yang dianggap mengganggu kedaulatan mereka. 

"Masalahnya national coast guard China dipersenjatai layaknya Angkatan Laut mereka. Lalu, bagaimana Indonesia menghadapi ini? Apa kita harus gagap juga? Ini kan sebenarnya lagu lama yang diulang-ulang," ungkap Bobby. 

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah agar secepatnya memperkuat Bakamla menjadi national coast guard Indonesia. 

Sebelumnya, isu mengenai kapal China melintas di Laut Natuna Utara bermula dari laporan nelayan lokal yang melihat ada enam kapal perang jenis penghancur milik Negeri Tirai Bambu lalu lalang di sana pada 13 September 2021 lalu. Mereka khawatir bakal ditangkap oleh kapal militer tersebut.