TNI AL Periksa Benda Asing yang Diduga Drone Bawah Laut

Meski belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Indonesia, namun pengamat dari lembaga think tank Australia sudah menyebut benda asing tersebut merupakan teknologi Tiongkok. Menurut ahli keamanan, benda nirawak yang memiliki teknologi tinggi kerap disebut "glider." Dikutip dari kantor berita ANTARA, glider bergerak ke arah vertikal dan menggunakan sistem hidrolik umumnya pompa minyak. 

Sistem hidrolik pompa itu bisa membuat alat itu mengapung dan dan tenggelam. Sementara, sumber energi glider bawah laut mengandalkan baterai. Selama mengapung, glider memancarkan data ke satelit penerima seperti posisi, parameter insitu seperti arah dan kecepatan arus, temperatur, kadar garam, tekanan, kandungan oksigen, visibilitas pada level kedalaman tertentu. 

Meski mirip dengan drone, namun glider memiliki teknologi yang berbeda. Dengan power baterai kering, glider dapat bertahan hingga dua tahun. Glider yang ditemukan di perairan Pulau Selayar memiliki panjang 225 centimeter, lebar sayap 50 centimeter, dan panjang antena 93 centimeter. 

Pengamat dari Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, menilai penemuan glider oleh nelayan lokal merupakan petunjuk berharga. Sebab, glider ditemukan di rute penting perairan antara Laut Tiongkok Selatan menuju ke kota paling utara di Australia yakni Darwin. 

"Ini merupakan sebuah sinyal bahwa Angkatan Laut Tiongkok tengah bersiap mengerahkan kapal selam mendekati area maritim kami di utara Darwin dan kami harus lebih siap menghadapi kemungkinan aktivitas kapal selam," kata Davis seperti dikutip laman ABC Australia. 

Glider dikerahkan, ujarnya, untuk membantu Tiongkok memahami oseanografi dan sifat batimetri wilayah itu. "Jadi, itulah alasan penempatan glider tersebut," ungkapnya. 

Sementara, guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mendesak agar Kemenlu melakukan protes diplomatik yang keras usai diketahui negara pemilik drone itu. Bila perlu, protes itu harus diikuti dengan tindakan yang tegas. 

"Protes keras dan tindakan tegas ini dilakukan terlepas apakah negara tersebut merupakan negara sahabat Indonesia atau merupakan mitra ekonomi sehingga menyebabkan kita bergantung," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis pada Sabtu kemarin. 

Pria yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu juga mewanti-wanti agar sikap Kemlu yang lembek ketika menghadapi kasus intelijen Jerman, tak kembali terulang. Kemlu dinilai puas hanya dengan mendengar klarifikasi dari Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. "Agen (intelijen) mereka dipulangkan oleh Kedubes tanpa ada protes diplomatik," ungkapnya. 

Ia mengingatkan agar jangan sampai Indonesia dianggap lemah bahkan mudah diajak berkompromi saat aktivitas intelijen yang dilakukan oleh negara lain di tanah air terkuak. 

Sementara, anggota komisi I DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah segera menyelidiki asal-usul glider bawah laut tersebut. Ia menilai perkara itu terkait dengan pekerjaan rumah bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh,” kata Sukamta lewat keterangan tertulisnya pada Sabtu kemarin. 

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyarankan Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi. Hal ini perlu dilakukan selain mendorong riset nasional, juga untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang andal.

“Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi,” ujarnya.