TNI Kerahkan 29.736 Personel untuk Tracing COVID-19 di Jawa dan Bali

Sementara, untuk membantu proses vaksinasi, TNI turut membantu menyiapkan rantai dingin berupa coolbox. Kotak pendingin itu sudah didistribusikan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di tujuh provinsi yang jadi titik berat PPKM skala mikro dan vaksinasi. 

Hadi berharap dengan adanya tenaga dan fasilitas yang siap, maka TNI dapat ikut membantu proses vaksinasi agar bisa rampung dalam kurun satu tahun seperti harapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Hal ini akan menjadi kesiapan TNI untuk melaksanakan instruksi presiden dalam implementasi kebijakan PPKM skala mikro di Jawa dan Bali," tutur Hadi. 

Sementara, sosiolog bencana dari Nanyang Techological University (NTU), Sulfikar Amir menilai personel TNI yang diterjunkan sudah sesuai dengan strategi "push" dan "pull" untuk mengendalikan pagebluk. 

Pembentukan laskar pelacak, kata Sulfikar, masuk dalam strategi "pull". Mereka bisa direkrut dari relawan hingga tentara. Dengan peningkatan jumlah tenaga pelacak, maka otomatis mumpuni untuk bisa dilakukan tes lebih banyak. Pengajar di kampus bergengsi itu mengusulkan agar tes dinaikkan hingga lima kali lipat. 

Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menggenjot 3T (tes, lacak, dan isolasi) selama PPKM skala mikro diberlakukan. Itu sebabnya ia mewanti-wanti kasus harian COVID-19 diperkirakan akan melonjak. 

Mantan Wakil Menteri BUMN itu meniru strategi yang dilakukan oleh India untuk mengurangi laju penularan COVID-19. Caranya dengan melakukan identifikasi secepatnya siapa saja yang melakukan kontak erat dengan orang yang terpapar COVID-19, lalu individu tersebut diisolasi.

Sesuai dengan ketentuan di Badan Kesehatan Dunia (WHO), bila ada satu orang yang terpapar maka harus dilakukan pelacakan ke 30 individu dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Bila hal tersebut dilakukan secara konsisten maka angka kasus COVID-19 di Tanah Air diprediksi naik. 

"Jadi, saya sudah ingatkan ke Bapak Presiden, ini yang terjadi di India di mana jumlah kasus akan terlihat naik, karena akan lebih banyak yang terlihat. Namun, bapak-ibu tidak perlu panik. Lebih baik kita lihat real-nya (angka COVID-19 di Indonesia) seperti apa, sehingga strateginya benar, daripada kelihatannya sedikit padahal kenyataannya (angka COVID-19) jauh lebih banyak," kata Budi ketika memaparkan di forum rapat dengar pendapat dengan komisi IX pada Selasa, 9 Februari 2021.

Oleh sebab itu, Budi membebankan anggaran lebih banyak di bagian hulu atau tes dibandingkan hilir atau kuratif. Sementara, terkait dengan jumlah tenaga pelacak, ia memperkirakan Indonesia butuh sekitar 80 ribu personel. 

Di dalam rapat itu, Budi turut menjelaskan individu yang dinyatakan positif dari proses pelacakan, akan diisolasi, baik secara terpusat atau isolasi di rumah. Bila individu teridentifikasi gejala ringan, maka mereka yang diisolasi ringan akan diberikan vitamin dan obat antivirus oseltamivir. Namun, bila individu yang bersangkutan positif dan tidak bergejala hanya akan diberikan vitamin saja. 

"Sesuai dengan aturan di WHO, dari 1 juta penduduk yang dinyatakan positif COVID-19, 80 persennya hanya perlu dirawat di rumah. 20 persen saja yang perlu dirawat di rumah sakit. Itu yang kami jadikan dasar berapa banyak anggaran yang dipakai untuk isolasi, berapa yang digunakan untuk terapetik," tutur Budi. 

Ia memaparkan untuk aktivitas pelacakan, Kemenkes menganggarkan dana sebesar Rp71 triliun. Anggaran itu lebih besar dibandingkan untuk aktivitas pengobatan yang mencapai Rp61 triliun. 

"Dari anggaran itu sudah kami hitung, naiknya sangat tinggi dibandingkan tahun lalu untuk diagnostik menjadi Rp12,7 triliun. Itu artinya 1,7 juta kasus (proyeksi lonjakan kasus) kali 15 kontak erat kali 500 ribu per kasus," kata dia.