Tolak Dwifungsi TNI, Ini Kritikan Para Aktivis di Aksi Kamisan
Jakarta, IDN Times - Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Dalam aksi tersebut, para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif di jabatan sipil yang dianggap bertentangan dengan reformasi TNI.
Acara itu juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Ia pun mengkritisi soal wacana sejumlah perwira tinggi (Pati) TNI non job yang sempat diusulkan bergabung dengan lembaga pemerintahan Indonesia.
1. Wacana itu dinilai merenggangkan hubungan antara militer dan sipil
Usman menilai, wacana tersebut dapat merenggangkan hubungan antara militer dan sipil. Bahkan, menurutnya wacana itu dapat merugikan TNI itu sendiri.
"Wacana kebijakan itu berbahaya bagi relasi dan sipil di Indonesia. Wacana kebijakan itu merugikan TNI itu sendiri, serta mengancam kelangsungan reformasi militer itu sendiri," jelasnya saat berorasi di depan Istana Merdeka, Kamis (28/2).
Usman menambahkan, prajurit TNI didik untuk menjadi militer tempur. Hal itu lah yang dinilai Usman bahwa negara akan rugi jika para jenderal yang ahli di bidang strategi perang dan militer bergabung di ranah sipil.
"Begitu banyak uang negara diinvestasikan untuk membangun profesionalisme mereka, beli senjata perlengkapan militer. Tiba-tiba ketika seharusnya menuai dia justru keluar dari kandang tentara dan mengurusi bukan urusan pertahanan," tambahnya menjelaskan.