Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Gelar Demo Massal Awal September

Menurut Said, ada beberapa alasan pihaknya menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan BBM akan meningkatkan inflansi secara tajam. Bahkan, dia memprediksi, inflansi bisa tembus di angka 6,5 persen yang tentunya akan berdampak pada daya beli rakyat kecil semakin terpuruk.

"Khususnya buruh pabrik yang selama tiga tahun tidak naik sudah menyebabkan daya beli turun 30 persen. Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (23/8/2022).

Alasan kedua, kata Said, tingkat upah di kalangan buruh yang tidak naik juga akan berdampak pada banyaknya PHK akibat kenaikan harga barang. Hal tersebut karena perusahaan juga akan melakukan efisiensi akibat biaya energi yang meningkat.

Ketiga, Said menilai, tidak tepat membandingkan harga BBM di suatu negara dengan tidak melihat income per kapita.

"Kalau melihat income per kapita, Singapura sudah di atas 10 kali lipat dibandingkan dengan kita. Jadi perbandingannya tidak apple to apple. Tidak tepat membandingkan harga BBM, tetapi tidak melihat kemampuan daya beli masyarakat," kata dia.

Kemudian alasan keempat, Said menuturkan, naiknya harga BBM dengan alasan mendorong energi terbarukan adalah pemikiran yang salah, karena hal tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah. Faktanya, kata dia, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memanfaatkan energi konvensional seperti batu bara.

"Alasan kelima, Premium hampir sudah hilang di masyarakat, jadi andalan masyarakat itu Pertalite. Kami meminta pemerintah untuk memastikan tidak ada harga kenaikan BBM yang dipakai kelas bawah, pekerja, ojek online, petani, nelayan," katanya.

Terkait polemik kenaikan harga BBM yang disebabkan membengkaknya subsidi pada APBN, Said menyampaikan sejumlah solusi yang bisa dijalankan pemerintah.

Dia menyebutkan, solusi pertama yang bisa dilakukan ialah memberikan BBM bersubsidi kepada kendaraan tertentu, seperti sepeda motor, angkutan umum, dan jenis transportasi publik lainnya.

"Solusi yang ditawarkan Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja, pertama pisahkan antara pengguna BBM yang bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi, misal sepeda motor, angkutan umum, dan sarana kendaraan publik lainnya tidak mengalami harga kenaikan Pertalite atau Premium," ujar Said.

Lebih lanjut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menilai, seharusnya kategori pemakaian BBM bersubsidi tidak bergantung pada besaran CC (cubical centimeter) mesin kendaraan roda empat. Dia menyarankan lebih baik dikategorikan berdasarkan tahun produksi.

Dengan demikian masyarakat tidak disulitkan dengan kewajiban registrasi MyPertamina. Nantinya masyarakat hanya perlu menunjukkan STNK.

"Bagi mobil-mobil, jadi bukan CC mesinnya. Partai Buruh berpendapat tahun pembuatannya, karena itu menjelaskan siapa yang menggunakan. Gak mungkin orang kaya misalnya menggunakan mobil 1999 atau 2000," kata Said.

"Maka penggunaan mobil yang boleh beli BBM bersubsidi ialah, misalnya, mobil yang keluaran 2005 ke bawah. Tapi mobil yang di atas 2005, mau CC berapa pun dia wajib menggunakan BBM yang tidak disubsidi seperti Pertamax. Itu lebih mudah gak usah perlu pakai MyPertamina, cukup tunjukkan STNK saja," sambung dia.