Jakarta, IDN Times - Lokataru Foundation mengecam langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah banyaknya masyarakat yang menderita akibat pelayan BPJS Kesehatan yang semakin memburuk.
"Kami tidak sepakat bila pemerintah menaikkan iuran sebelum ada pembenahan yang serius," ujar Peneliti Lokataru Foundation, Muhammad Elfiansyah Alaydrus saat jumpa pers di Kantor Lokataru Foundation, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (6/11).
Manajer Riset Lokataru Foundation Mirza Fahmi mendesak agar pemerintah taat pendekatan hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan BPJS Kesehatan.
"Lokataru Foundation juga mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum ada evaluasi yang serius tentang pelayanan selama ini. Juga batalkan wacana pemberian sanksi pemutusan akses publik bagi warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, jika masih diterapkan maka kami akan demo, tunggu tanggal mainnya," tegasnya.
Elfiansyah mengungkapkan berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) BPJS Kesehatan terdapat potensi sampai 25 miliar akibat data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak valid yakni dari 99.352.714 peserta PBI, ada 29.426.599 yang tidak memiliki NIK.
"Dari temuan tersebut seakan akan defisit BPJS Kesehatan yang disalahkan masyarakat," terangnya.
Selain itu, Lokataru Foundation menyoroti rencana pemerintah yang memberikan sanksi pemutusan akses pelayanan publik bagi mereka yang gagal membayar iuran.
Menurut Elfiansyah, warga negara seharusnya mendapatkan hak atas kesehatan dan jaminan sosial oleh pemerintah selaku penyelenggara.
"Akar permasalahan adalah untuk mendapatkan hak kesehatan warga harus mendaftar seharusnya sejak lahir warga sudah mendapatkan haknya sebaliknya adanya sanksi ini, pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial malah dibebankan kepada penduduk yang sejatinya merupakan pemegang hak," terangnya.
Elfiansyah juga menilai kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tidak etis. Dimana jika dirujuk dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga tercantum amanat bahwa kesehatan juga diakomodir dalam penerimaan pajak.
“Kebijakan pemerintah Sri Mulyani tidak etis secara etika publik itu tidak sopan. UU Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan negara menjamin hak atas pelayanan kesehatan. Terlebih lagi saat banyaknya warga yang menderita karena iuran BPJS Naik, Menkeu Sri Mulyani memberikan bonus pada jajaran direksi dan pengawas," ungkapnya.