Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Biar Koalisi Tidak Pecah

05 Jun 2023, 20:05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengaku sengaja menolak tawaran yang dilayangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Hal itu disampaikan oleh Mahfud ketika menerima kunjungan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu pada 15 April 2023 lalu di rumah dinasnya.

"Pak Ahmad Syaikhu ketika datang ke rumah saya menjajaki bagaimana kalau bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya (yang ditawari) cawapres, nanti (koalisi) malah pecah. Kalau nanti koalisinya gak setuju, Anies-nya nanti malah tidak dapat tiket kalau satu partainya tidak memiliki pikiran yang sama," ungkap Mahfud ketika berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (5/6/2023).

Alih-alih ikut menjadi peserta pemilu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu justru memilih untuk menjaga agar pesta demokrasi itu bisa berjalan sesuai tanggal yakni 14 Februari 2024. Sementara, nama Mahfud kembali diperhitungkan untuk posisi bakal cawapres.

Terbaru, survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis pada Minggu (4/6/2023), nama Mahfud ada di posisi ketiga dari 18 nama bakal calon wakil presiden. Mahfud memiliki elektabilitas 13,4 persen.

Sedangkan, di atas Mahfud terdapat Erick Thohir dengan elektabilitas 15,5 persen dan Ridwan Kamil dengan angka elektabilitas 15,4 persen. Apakah Mahfud kembali memiliki peluang untuk dipertimbangkan jadi bacawapres?

1. Rommy PPP nilai Mahfud lebih berpeluang jadi bacawapres pada pemilu 2024

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy saat sedang mengikuti Harlah ke-50 di Yogyakarta. (www.instagram.com/@romahurmuziy)

Sementara, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy mengatakan peluang bagi Mahfud untuk terpilih menjadi bacawapres lebih besar di pemilu 2024 ketimbang lima tahun lalu. Hal itu lantaran namanya kini semakin dikenal oleh publik karena duduk sebagai Menko Polhukam.

"Menurut saya, Pak Mahfud lebih berpeluang (menjadi cawapres) hari ini dibandingkan di pemilu 2019. Kenapa? Karena elektabilitas Pak Mahfud hari ini lebih tinggi dibandingkan 5 tahun lalu. Dulu Pak Mahfud kan relatif tidak terlalu banyak cawe-cawe. Sekarang kan Beliau menjabat Menko Polhukam," ungkap pria yang akrab disapa Rommy itu ketika berbincang di program Ngobrol Seru by IDN Times dan tayang di YouTube.

Ia menambahkan dengan Mahfud duduk sebagai pejabat publik maka masyarakat lebih mudah melacak rekam jejaknya dibanding lima tahun lalu. "Kalau dulu kan rekam jejaknya 'tersembunyi'. Sekarang kan lebih terekspos," tutur dia.

Ia pun tak menampik Mahfud turut masuk ke dalam radar PPP untuk diajukan sebagai bacawapres dan mendampingi Ganjar pada pemilu 2024. Setidaknya, Mahfud memenuhi tiga kriteria yang dinilai harus dimiliki oleh Bacawapres.

Pertama, tokoh penggiat moderasi Islam dan beragama. Kedua, merupakan anggota Nahdlatul Ulama (NU) dan ketiga, ia berasal dari tokoh di luar Pulau Jawa.

"Jangan lupa, Madura itu pulau yang berada di luar Jawa," kata mantan Ketum PPP itu.

2. Mahfud nilai namanya kembali muncul di bursa Bacawapres sebagai bunga-bunga demokrasi

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sementara, Mahfud pernah dijodohkan oleh politisi PDIP agar bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Tetapi, bagi Mahfud kemunculan namanya merupakan bunga-bunga demokrasi belaka. Hal tersebut, kata Mahfud, merupakan salah satu poin yang diperjuangkan.

"Itu bunga-bunga demokrasi yang kita perjuangkan. Orang sekarang bebas mengusulkan calon presiden, cawapres, cagub, hingga caleg. Yang diusulkan boleh orang lain atau dirinya sendiri. Tapi, kan semua ada prosedur dan persyaratannya," ungkap Mahfud kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 10 April 2023 lalu.

Persyaratan yang dimaksud Mahfud yakni dukungan dari partai politik. Sebab, kandidat capres dan cawapres tetap membutuhkan kendaraan dari parpol.

3. Tak semua parpol bersimpati terhadap langkah buka-bukaan Mahfud

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Galih Persiana)

Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, menilai peluang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk menjadi capres pada Pemilu 2024 tergolong berat. Sebab, tidak semua partai politik bersimpati dengan langkah yang dilakukan oleh Mahfud. Termasuk dalam mengungkap transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

"Untuk bisa dipertimbangkan menjadi capres kan banyak variabel dan faktornya. Satu, faktor partai politik, dua, elektabilitas, ketiga, faktor bandar politik atau pendonor. Mau dikalkulasi apapun, saya belum melihat ada loncatan akan membuat Pak Mahfud MD bisa menjadi tiga besar capres yang ada," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, pada 26 Maret 2023 lalu.

Ia pun menyebut, meski sikap Mahfud dalam membongkar berbagai kasus hukum didukung oleh publik, tetapi belum tentu hal tersebut disetujui oleh partai politik. Ujang memberikan contoh kalimat yang pernah disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang justru mengancam Mahfud soal ancaman bui seandainya membuka laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ke ruang publik.

"Orang yang terbuka dan mengusut kasus berhadapan dengan partai-partai yang sampai saat ini masih korup lah," tutur dia.

Ujang pun sepakat dan mendorong Mahfud untuk membongkar sejumlah kasus hukum yang mandek, seperti pembunuhan polisi yang melibatkan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, penyitaan aset Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan ketiga soal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

"Kan di tingkat elite itu banyak permufakatan jahat. Makanya di tingkat elite pun banyak yang tidak setuju langkah Mahfud," katanya.

Itu sebabnya dalam konteks pencapresan, ia mengaku tak yakin parpol-parpol bersimpati ke Mahfud. Meskipun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu membuka tabir kasus-kasus korupsi di negara ini.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.