Tolak Vaksinasi, Ribka Tjiptaning Dinilai Blunder dan Bahayakan Publik

Menurut Lucius, sikap penolakan vaksinasi COVID-19 seharusnya tak perlu disampaikan Ribka di ruang publik. Sikap tersebut seharusnya disimpan untuk diri sendiri saja. "Sebab, itu kan sikap pribadi bukan cerminan komisi IX," kata dia. 

Ia mengaku khawatir pernyataan Ribka justru dijadikan justifikasi oleh kelompok yang menolak divaksin. Akibatnya pandemik COVID-19 di Tanah Air tidak cepat berakhir. 

"Jadi, ada pembenar dari publik yang sedang kontra dengan pemerintah dan menolak vaksin. Tentu saja bila kita ingin keluar dari pandemik, sikap semacam ini berbahaya karena dengan segala kekurangannya pemerintah masih bisa dipercaya ingin mengantarkan kita untuk secepatnya pulih dari pandemik," tutur Lucius. 

Ribka sebagai mitra Kemenkes, kata Lucius, justru tidak sepatutnya menyampaikan penolakan untuk divaksin. Ia menilai bila Ribka ingin menolak vaksinasi seharusnya suara itu disampaikan sejak Agustus atau Oktober 2020.

"Saat itu kan vaksinnya belum dibeli. Jadi, meski berdebat panjang tapi akhirnya melahirkan solusi," ujarnya. 

Lucius menilai alih-alih menyampaikan secara terbuka menolak divaksinasi, Ribka bisa menggunakan posisinya sebagai anggota Komisi IX untuk mengkritisi secara objektif kebijakan pemerintah. Salah satunya, mengapa proses vaksinasi dimulai sebelum uji klinis tahap ketiga vaksin CoronaVac rampung. 

"DPR itu kan punya fungsi kontrol untuk memastikan kebijakan apapun dari pemerintah sejak awal dibicarakan secara obyektif bersama dengan DPR," kata dia. 

Di sisi lain, kritikan Ribka terhadap pemberian vaksin yang belum rampung proses uji klinis tahap ketiga memang masuk akal. Tetapi, rekomendasinya bukan dengan menolak disuntik vaksin COVID-19. 

"Tugas DPR itu justru seharusnya mendorong agar pemerintah melakukan tahap-tahap sesuai rekomendasi dari WHO. Hal itu baru dinyatakan aman setelah semua standar yang diwajibkan oleh dunia kesehatan dilakukan oleh pemerintah," ujar Lucius. 

Lantaran argumentasi Ribka tak semuanya masuk akal, Lucius justru menilai pernyataan blunder kader PDI Perjuangan itu sekadar mencari panggung belaka. "Sebab, ia baru mengajukan keberatan sehari jelang proses vaksinasi. Mestinya Ribka sejak awal sudah menyuarakan kegelisahan publik terkait penanganan pandemik," ungkap Lucius. 

Belum lagi pada rapat kemarin, Ribka juga mulai melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Mulai dari tuduhan pembisik Jokowi hingga latar belakang Menkes Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter. 

"Terlihat betul motivasi Ribka fokus kepada sosok dan bukan kebijakan," tutur dia lagi. 

Hal lain yang disoroti Lucius, yaitu Ribka tidak sadar sikapnya menolak divaksinasi berpotensi diikuti masyarakat. Bila mereka kena denda, tidak semuanya memiliki biaya untuk membayar sanksi itu. 

"Hal yang diinginkan rakyat kan bukan lagi soal pro dan kontra (apakah divaksin atau tidak). Perdebatan itu bisa dilakukan tapi dalam konteks yang terbaik untuk rakyat, bukan dirinya dan keluarganya," tutur Lucius. 

"Di satu sisi, Ribka ingin menunjukkan dirinya itu siapa dengan bisa membayar denda Rp5 juta untuk keluarga tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kampung. Dia lupa ada banyak suara rakyat yang harus disampaikan di DPR," katanya, lagi. 

Sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan, proses vaksinasi akan memakan waktu 15 bulan yakni dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Kemenkes menargetkan dalam kurun waktu itu, pemerintah bisa menyuntikan vaksin ke 181,5 juta agar bisa tercipta kekebalan kelompok.