TOP 5: Fakta Baru Kekerasan di Brandoville hingga 6 Juta NPWP Bocor!

Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan tindak pidana ketenagakerjaan oleh bos Brandoville Studio, Menteng, Jakarta Pusat berinisial CL.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, korban sekaligus pelapor berinisial CS diduga dipekerjakan selama seminggu tanpa henti hingga tidak diperbolehkan pulang.

“Terlapor diduga sering menyuruh korban masuk kerja tujuh hari berturut-turut, setiap bulan. Terkadang, korban tidak diperbolehkan untuk pulang,” kata Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (18/9/2024).

Selain itu, korban juga diminta lembur tanpa upah dan tidak mendapatkan hak cuti. Atas dasar itu, CS melaporkan CL ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain dugaan tindak pidana ketenagakerjaan, CS juga melaporkan CL ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan.

“Ini sedang didalami oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Ade.

Sebanyak 6 juta data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web. Lagi-lagi ini merupakan ulah pelaku yang menamakan dirinya sebagai 'Bjorka'. Informasi ini disampaikan oleh praktisi keamanan siber, Teguh Aprianto di akun media sosialnya. 

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP, alamat, nomor ponsel, e-mail dan lain-lain," demikian cuit Teguh di akun media sosialnya pada Rabu (18/9/2024). 

Ia menyebut data-data penting yang diduga bocor itu milik Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga dua putra Jokowi. "Pelaku memberikan data-data itu di dalam sampelnya," kata dia. 

Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di dark web Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024. Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga 10 ribu dolar AS atau sekitar Rp153,1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menahan diri untuk mengungkap siapa pemilik jet pribadi yang memberi tebengan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep dalam perjalanan rute Jakarta-Amerika Serikat (AS) dan sebaliknya.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, identitas pemilik jet pribadi masih dalam ranah internal KPK.

"Ya sudah internal dulu, gua lihat dulu, kan lagi dikerjain," ujar Pahala di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Pahala menjelaskan, Deputi Bidang Pencegahan akan menganalisis terlebih dahulu klarifikasi Kaesang Pangarep. Menurutnya, klarifikasi tersebut akan diserahkan ke pimpinan KPK akan dilanjutkan penyelidikan atau tidak.

Terkait siapa saja yang ada di dalam pesawat, kata Pahala, KPK baru menerima keterangan awal yang disampaikan oleh Kaesang. "Yang lapor kan dianya (Kaesang), kan empat orang (di dalam pesawat), itu disebut empat orang. Soal siapanya di situ gak tahu, saya gak ngerti tujuannya ke mana, belok ke mana, belum sedetail itu, tapi yang jelas dia bilang nebeng, nanti saya tanya nebeng ke siapa, ya pasti akan kita tanya," tutur dia.

"Tapi ini internal nanti kita bawa ke pimpinan untuk mutusin jadi kayak apa sih, apakah terus. Jadi, saya juga gak tahu kayak apa juga, kan kayak kita pencegahan aja, tidak bisa menetapkan, kan gitu ya. Jadi, kalau ada yang lain-lain di internal KPK lah, ya," sambungnya.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep blusukan di kawasan Karang Sari, Kota Tangerang, Banten, Rabu (18/9/2024).

Ia hadir dengan didampingi calon Wali Kota Tangerang Faldo Maldini, dan sejumlah pengurus DPP PSI lain.

Warga yang kebanyakan dari kalangan ibu-ibu, langsung ramai menghampiri. Mereka pun bersalaman dan meminta foto bareng.

“Foto Mas Kaesang…” teriak mereka.

“Ayo, ayo yang mau foto, monggo,” timpal Kaesang.

Di sela-sela itu, Kaesang juga sempat berbincang-bincang dengan warga. Keluh kesah yang disampaikan warga langsung dicatat para anggota DPRD Kota Tangerang dari PSI yang juga ikut blusukan.

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan, partainya berkewajiban menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto selama lima tahun mendatang. 

Kendati demikian, Cak Imin mengatakan, bahwa secara moral PKB tidak memiliki hak untuk ikut mencampuri penggodokan nama-nama menteri yang sedang dilakukan Prabowo Subianto.

"PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan, tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif presiden," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (18/9/2024).