TPN Ganjar-Mahfud Bakal Hadirkan Saksi Kapolda Sengketa Pilpres di MK

12 Mar 2024, 14:12 WIB

Konferensi pers pasangan capres cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, usai debat capres kelima yang digelar di JCC, Minggu (4/2/0224). (youtube.com/tvOne Digital TV POOL)

Jakarta, IDN Times - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Deputi bidang hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat, mengatakan pihaknya tidak akan fokus terhadap selisih suara yang diraih paslon nomor urut tiga itu.

"Kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat, agar hakim konstitusi tidak membuat keputusan yang keliru, atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti," ujar Henry dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (12/3/2024).

Henry mengklaim memiliki data dan bukti yang kuat. Bukti-bukti itulah yang akan diajukan di hadapan hakim konstitusi, sehingga mereka percaya telah terjadi kejahatan secara TSM.

"Karena ini kejahatan yang sudah luar biasa dan kami memiliki data, serta bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan permasalahan selisih angka perolehan," tutur dia.

Advokat senior itu juga membocorkan salah satu bukti yang bakal dihadirkan di ruang persidangan, yakni seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Sebab, selisih suara yang signifikan antara paslon nomor urut dua dengan nomor urut tiga diduga kuat lantaran ada mobilisasi kekuasaan. Mulai dari pengerahan aparatur negara seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres hingga kepala desa.

"Tanpa itu (mobilisasi kekuasaan), tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini, tapi diarahkan ke paslon lain. Akan ada kapolda yang mau kami ajukan," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Kapolda provinsi mana yang bakal diajukan TPN Ganjar-Mahfud?

1. Henry enggan bocorkan nama Kapolda yang bakal dihadirkan jadi saksi

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Henry Yosodiningrat. (www.instagram.com/@henryyosodiningrat)

Pernyataan serupa sesungguhnya sudah disampaikan Henry ketika menjadi narasumber dalam program siniar Akbar Faisal Uncensored yang ditayangkan di kanal YouTube. Saat ditanyakan Akbar siapa Kapolda yang hendak diajukan sebagai saksi itu, Henry tutup mulut.

"Nanti sajalah (diungkap identitas Kapoldanya). Kita tahu semualah, nanti diintimidasi," ujar Henry dalam program siniar itu.

Namun, Henry menyebut jabatan Kapolda Palu, Irjen (Pol) Agus Nugroho, dalam program tersebut. IDN Times mencoba mengonfirmasi kepada Henry apakah Kapolda yang dimaksud adalah Agus, tetapi pesan pendek IDN Times tidak direspons.

Menurut Henry, itu pula biang keladi mengapa suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah kalah telak dibandingkan Prabowo-Gibran. Berdasarkan rekapitulasi yang disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 12.096.454 suara. Sementara, Ganjar-Mahfud mendapatkan 7.827.335.

Di posisi paling buncit ada pasangan capres-cawapres nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang hanya meraih 2.866.373 suara.

"Padahal, Ganjar pernah menjabat sebagai Gubernur di provinsi itu selama 10 tahun. Jateng juga merupakan basis suara PDIP," kata Henry.

2. Henry benarkan ada dugaan mobilisasi massa agar tidak gunakan hak pilih di Sragen

(Bupati PALI, Heri Amalindo) IDN Times/istimewa

Lebih lanjut, Henry juga membenarkan dugaan adanya mobilisasi massa di Sragen, Jawa Tengah, agar tidak menggunakan hak pilih mereka. Alhasil, tingkat partisipasi mereka rendah di wilayah itu, yakni 30 persen.

"Ya (termasuk bukti itu). Tapi kami tidak bisa buka di sini. Karena 'peperangan' kan akan terjadi di MK. Kami sudah siapkan itu semua," ujar Henry.

3. PDIP tuding kerusakan Pemilu 2024 sudah didesain sejak Gibran dipaksakan jadi cawapres

Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey)

Henry menyebut kerusakan Pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan penguasa. Itu semua diawali dengan memaksakan Gibran Rakabuming Raka yang notabene putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi cawapres Prabowo.

"Gibran bisa maju setelah ada cawe-cawe presiden di MK. Kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon Prabowo-Gibran. Padahal, ketentuan usia untuk menjadi capres dan cawapres kala itu adalah 40 tahun. Padahal, usia Gibran masih 36 tahun," kata Henry.

"Di sana terlihat sudah terencana semua. Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksanaan hukum," tutur dia, lagi.

Dalam program siniar itu, Henry juga menyebut dengan tegas Jokowi bukan lagi kader parpol berlambang banteng hitam moncong putih. Henry lantang menyebut Jokowi sebagai pengkhianat.

"Kemudian soal status Jokowi sebagai kader (PDIP). Tidak ada kader seperti itu. Itu bukan kader. Artinya kader yang berkhianat. Dulu kader, tapi sekarang setelah ia berkhianat dan meninggalkan," katanya tegas.