TPN Ganjar: PDIP Siapkan Bukti Kecurangan Pilpres 2024 ke MK

11 Mar 2024, 12:05 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times – Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat menyampaikan, PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk gugatan hasil Pilpres 2024, di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda).

Henry mengatakan, TPN tidak hanya akan fokus terhadap selisih perolehan suara Ganjar-Mahfud dengan paslon yang diumumkan oleh KPU pada 20 Maret 2024 dalam gugatan ke MK nanti. Pihaknya, akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).

Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti.

“Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,” kata dia dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Menurut dia, keputusan MK untuk memutuskan melakukan pemilu ulang bukan hal baru, karena fenomena seperti ini pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa.

1. Kekalahan Ganjar-Mahfud di Jateng buntut adanya mobilisasi kekuasaan

Pasangan capres cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, jelang debat capres kelima yang akan digelar di JCC, Minggu (4/2/0224). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Lebih lanjut, Henry menuturkan, kekalahan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah (Jateng) juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal, Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun. Di sisi lain, Jateng juga masih merupakan basis suara PDIP.

Nantinya, tim hukum bisa membuktikan di MK bahwa telah terjadi mobilisasi kekuasaan mulai dari pengerahan aparatur negara, seperti intimdiasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres.

“Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata dia.

2. Dugaan mobilisasi massa terjadi di Sragen

Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen di Jateng, sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30 persen.

Dia menambahhkan, kerusakan Pemilu 2024 sudah dirancang dan direncanakan oleh penguasa yang diawali dengan dipaksakannya putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Gibran Rakabuming Raka supaya lolos menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Menurut dia, Gibran berhasil maju pada Pilpres 2024 setelah adanya dugaan cawe-cawe presiden di MK, kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon Prabowo-Gibran padahal ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun. Padahal, usia Gibran 36 tahun.

“Di sini terlihat terencana semua, Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksana hukum,” ungkapnya.

3. MK siap terima gugatan sengketa pemilu

Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo menyatakan pihaknya telah siap menerima gugatan sengketa Pemilu 2024, termasuk Pemilu Presiden. Sesuai ketentuan dalam UU Pemilu, gugatan bisa diajukan ke MK dalam waktu 3x24 jam usai penetapan hasil pilpres secara nasional.

Kesiapan itu diwujudkan dengan menggelar simulasi sengketa pemilu. MK, kata Suhartoyo, memiliki gugus tugas yang menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Kami memiliki gugus tugas sekitar 600-an pegawai. Itu masing-masing punya tugas khusus yang sudah diplot secara detail. Jadi, secara periodik sudah kami simulasikan," katanya.