Jakarta, IDN Times - Sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai warga Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar aksi unjuk rasa di lokasi rekapitulasi suara tingkat Kota Jakarta Selatan di Hotel Granddhika Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (5/3/2024) siang.
Aksi unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan hotel maupun aparat kepolisian. Massa pun hanya menggelar aksi di depan lobi hotel.
Koordinator aksi, Olan Gani menyampaikan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Jaksel karena menggelembungkan suara salah satu caleg DPRD DKI Jakarta dari Golkar, Farah Savira.
Oleh sebab itu, massa mendorong agar KPU Jaksel melakukan transparansi. Menurut Olin, esensi dari demokrasi adalah untuk menjamin hak politik setiap warga negara.
"Kami menutut bagaimana kebenaran dan transparansi yang dilakukan oleh KPU Jaksel karena di beberapa wilayah TPS di Jaksel, kita menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu caleg, yaitu Farah Savira dari Partai Golkar dan kita menemukan fakta dan data yang cukup," tutur dia saat ditemui di lokasi.
Olan mengungkapkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, massa juga menuding menemukan dugaan kecurangan money politic dalam penggelembungan suara.
"Jadi intimidasinya lebih pada melakukan ke beberapa TPS, semacam kongkalikong ke beberapa TPS, termasuk PPK wilayah kecamatan yang bagaimana surat suaranya ini lebih condong ke Farah Savira," ungkap dia.
Terkait hal tersebut, Ketua KPU Jakarta Selatan, Muhammad Taqiyuddin memastikan pihaknya sudah merekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Awalnya, rekapitulasi dilakukan di tingkat kecamatan. Data tersebut diperoleh dari setiap TPS.
"Sudah difinalisasi, dicocokan datanya, di dalam kelas yang ada di kecamatan. Nah masing-masing kelas ini ada saksinya dari parpol masing-masing, ketika disatukan ke dalam satu kecamatan itu difinalisasikan kembali, disesuaikan kembali apakah sudah sesuai atau belum. Ketika sudah, baru diplenokan. Ketika tidak sesuai, di bagian mana yang tidak sesuai untuk kemudian disesuaikan," tutur Taqiyuddin.
"Setelah itu, baru diplenokan dari tingkat kecamatan, baru dikirim ke tingkat kota," sambung dia.
Taqiyuddin juga membantah adanya kongkalikong hingga instruksi untuk melakukan penggelembungan suara.
"Boleh ditanyakan ke teman-teman kecamatan yang ada di wilayah Jaksel. Saya tidak pernah instruksikan untuk gelembungkan suara. Kita menginformasikan ke teman-teman kecamatan senormatif mungkin, jalankan apa adanya," ucapnya.