TVRI Tak Tayangkan Film G30S/PKI karena Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

01 Okt 2021, 14:12 WIB

Ilustrasi logo TVRI (Instagram/@helmiyahya)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) menjelaskan alasan pihaknya tidak menayangkan film Pengkhianatan G30S PKI yang biasanya dilakukan tiap 30 September.

Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno mengatakan setiap memasuki 30 September, isu ini selalu memunculkan kontroversi. Sementara, di sisi lain, TVRI sebagai lembaga penyiaran harus menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa.

"Sehingga kami tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat," ujar Iman dalam keterangan tertulis dan dikutip dari kantor berita ANTARA pada Jumat (1/10/2021).

Ia melanjutkan TVRI juga memiliki kewajiban untuk memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan lembaga penyiaran. "Sehingga, pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian melalui program-program di TVRI," tutur dia lagi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Iman lantaran ia kerap mendapat pertanyaan soal apaka TVRI akan kembali menayangkan film yang oleh sebagian pihak dianggap propaganda. Dua stasiun televisi lainnya yakni MNC TV dan tvOne memilih tetap menayangkan pada Kamis, 30 September 2021 pukul 21.00 WIB.

Alih-alih menayangkan film Pengkhianatan G30S PKI, TVRI memilih menyiarkan sejumlah program seperti Forum Fristian pada 29 September 2021 dengan topik: Rekonsiliasi '65 Berdamai dengan Sejarah, Program Mengingat Jejak Sejarah pada 30 September 2021 hingga hari ini menayangkan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini.

Lantaran menolak ikut menayangkan film tersebut, TVRI kini menjadi viral dan trending di media sosial. Keputusan itu didukung oleh sejumlah warganet, tetapi ada pula yang menuding TVRI dengan berbagai alasan. Bahkan, ada pula yang menyerang pribadi Iman dan rekam jejak cuitannya di Twitter sebelum diangkat menjadi Direktur TVRI.

Iman pun bergeming dengan keputusan itu. Apa dasar keputusannya tak ikut menayangkan film Pengkhianatan G30S PKI?

1. Film Pengkhianatan G30S PKI sudah tak lagi tayang di TVRI sejak era Presiden BJ Habibie

Ilustrasi buku Pahlawan Revolusi (IDN Times/Umi Kalsum)

Menurut Iman, sejak memasuki era reformasi dan kursi presiden diduduki oleh BJ Habibie, film itu sudah diinstruksikan agar tidak tayang lagi di TVRI. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Menteri Penerangan RI ketika itu yang dijabat Letnan Jenderal TNI (Purn) M. Yunus Yosfiah. Ia mengatakan tiga film yakni "Pengkhianatan G30S PKI", "Janur Kuning" dan "Serangan Fajar" tidak lagi sesuai dengan dinamika reformasi.

"Maka pada 30 September 1998, TVRI dan televisi swasta tidak menayangkan lagi film G30S PKI," ungkap Iman.

Pernyataan serupa juga pernah diungkap oleh Yunus Yosfiah ketika diwawancarai oleh Harian Kompas pada 24 September 1998. Perubahan juga dibawa oleh Menteri Pendidikan di era BJ Habibie yakni Juwono Sudarsono. Ia membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah mengenai Gerakan 30 September yang diklaim dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dasar lain yang mendorong Iman tak menayangkan film Pengkhianatan G30S PKI adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI. Pada bagian ketiga pasal keempat tertulis bahwa tugas TVRI yakni memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh masyarakat.

2. Sejumlah warganet mengkritisi keputusan TVRI tolak tayangkan film Pengkhianatan G30S PKI

Museum Lubang Buaya di Jakarta Timur (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Namun, keputusan Iman yang tidak menayangkan film Pengkhianatan G30S PKI ditanggapi negatif oleh sejumlah warganet dan politikus. Politikus dari Partai Gerindra, Fadli Zon melalui akun Twitternya menduga Iman tak suka film tersebut maka sengaja melarang untuk diputar di TVRI.

"Coba saja lihat rekam jejaknya," cuit Fadli hari ini.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mempertanyakan apakah dengan menolak menayangkan film itu menandakan TVRI mendukung para supporter PKI.

Tetapi di sisi lain, ada sejumlah warganet yang mendukung langkah TVRI untuk tak menayangkan film tersebut. Bahkan, warganet menilai TVRI lebih profesional dan obyektif melihat permasalahan.

3. Pemerintahan Jokowi tak melarang film Pengkhianatan G30S PKI diputar lagi

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Sementara, di era pemerintahan saat ini, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak melarang film "Pengkhianatan G30S PKI" diputar. Bahkan, pada 2017 lalu, Jokowi ikut nonton bareng film tersebut bersama dengan eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Menurut Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD, film itu tidak dilarang untuk ditayangkan tetapi tidak juga diwajibkan. "Saya sudah mengatakan pemutaran film itu boleh, tidak ada yang melarang tetapi tidak ada juga yang mewajibkan," ujar Mahfud pada 2020 lalu.

Ia mengatakan pemerintah hanya melarang bila penayangan film tersebut pada 2020 dapat memicu kerumunan. Sebab, pandemik COVID-19 pada tahun lalu terus memburuk. Maka, ia meminta agar protokol kesehatan diperketat.

"Itu (aturan mengenai prokes) bukan hanya berlaku untuk penonton film G30S PKI tetapi untuk kegiatan apapun yang melanggar protokol kesehatan. Itu baru dilarang," kata pria yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.