Unik, Inovasi Desa Haya Haya di Gorontalo Cegah Stunting

Pos Gizi Desa Haya-haya dibentuk sejak 2013 secara swadaya yang memanfaatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan itu dibantu tim penggerak gizi dan bidan desa, serta dibina Puskesmas Kecamatan setempat.

Namun, pada tahun 2017 kegiatan pos gizi desa telah diintegrasikan dengan dana desa.

"Tujuan kami melaksanakan ini bukan semata-mata untuk pemerintah, tetapi mengubah mindset masyarakat. Kegiatan ini kami laksanakan pada awal setiap tahun," ujar Kepala Desa (Ayahanda Desa) Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Yasin Ingo.

Yasin menjelaskan, kegiatan pertama adalah pendataan sasaran melalui pengukuran di Posyandu yang dilakukan oleh kader dan divalidasi oleh petugas kesehatan, terutama data antropometri dan status gizi. Semua calon peserta pos gizi diperiksa untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit penyerta.

"Bila ditemukan penyakit penyerta, maka terlebih dahulu dilakukan perawatan sampai pulih, baru diikutsertakan dalam pos gizi," ujarnya.

Hasil pendataan tersebut kemudian disampaikan pada musyawarah masyarakat desa yang dipimpin oleh kepala desa (Ayahanda Desa), untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pos gizi.

Selama 12 hari berturut-turut, peserta pos gizi bayi (6-11 bulan) dan balita (12-59 bulan) beserta ibunya dikumpulkan di Pos Gizi. Mereka akan dipantau penambahan berat badannya, diajarkan personal hygiene, diberikan permainan, serta orangtua didampingi kader diajarkan memasak makanan berat menggunakan bahan pangan lokal.

Menu yang digunakan (diajarkan) dalam pos gizi tersebut disusun oleh petugas gizi Puskesmas. Adapun jumlah kalori yang terkandung antara 300-500 kkal dengan protein 5-12 gram. Salah satu hal yang menarik adalah adanya tata tertib yang harus dipenuhi oleh para peserta, yaitu harus datang tepat waktu dan tidak boleh membawa snack, susu dan uang jajan.

"Anak harus diberikan sarapan atau makan siang 3 jam sebelum jam makan pos gizi. Selain itu, semua ibu balita harus berpartisipasi aktif, tidak membentak atau menakut-nakuti anak," ujar salah satu kader Pos Gizi, Nur Ain Djafar.

Setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan intervensi gizi kurang dan pencegahan stunting melalui kegiatan Pos Gizi tersebut.

"Semua di Kabupaten Gorontalo, kasus gizi intervensinya melalui pos gizi. Di kabupaten kami ada 196 desa dan 9 kelurahan 9. Jadi Pos Gizi totalnya ada 205", ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Roni Sampir.

Selain pos gizi, apabila ditemukan permasalahan gizi berat, pos gizi desa akan merujuk kasus gizi dengan penyulit ke Therapeutic Feeding Center (TFC) Kabupaten Gorontalo yang ada di empat wilayah, yakni Puskesmas Rawat Inap Boleyohuto, Puskesmas Batudaa, Puskesmas Telaga, dan Puskesmas Tibawa.

Setelah mendapatkan perawatan lebih intensif, pasien yang telah dipulihkan di TFC, akan ditindaklanjuti oleh pos gizi desa setelah kembali ke desanya.

Dengan upaya tersebut, Kabupaten Gorontalo telah berhasil menurunkan prevalensi stunting (tinggi badan/usia) Balita usia 0-59 bulan dari 40,7% (2015) menjadi 32,3% (2017). Prevalensi Baduta (anak usia di bawah dua tahun) usia 0 hingga 24 bulan pun mengalami penurunan. Pada 2015 prevalensi mencapai 32,3%, tahun 2016 menurun jadi 28,4% dan pada 2017 menjadi 24,8%.

Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo tersebut. Dia berharap, hal itu bisa dicontoh oleh daerah-daerah lainnya.

"Inovasi positif ini bagus sekali, kita perlu sosialisasikan contoh-contoh yang baik seperti ini," ujar Nila.

Menurut Nila, diperlukan upaya pelibatan masyarakat untuk mengetahui apa itu stunting, serta bersama-sama melakukan upaya untuk pencegahan stunting mulai dari remaja putri (calon ibu) tidak anemia dan ibu hamil tidak kekurangan energi, serta memantau tumbuh kembang bayi.

Hal ini perlu disadari dan diintervensi secepatnya agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi sehat, tinggi dan cerdas.

"Stunting kan kekurangan gizi kronis ya, masa untuk memperbaiki ada di anak usia 2 tahun. Masih bisa sampai 5 tahun tapi sulit, hanya sedikit (15%). Jadi, jangan nunggu anak terlanjur stunting. Terlambat itu," imbuhnya.

Menurut dia, selain berdampak pada kesehatan, anak-anak yang terkena stunting juga berpengaruh terhadap bonus demografi.

"Betul, ada 30 persen (anak stunting). Kalau kita punya 10 anak, misalnya, pasti ada 3 anak kita yang gak pandai. Kita rugi. Makanya kami mengejar bonus demografi. Siapa sih yang ingin anaknya gak pandai?" tutur Nila.

Wah, bagaimana pendapat kamu tentang program dari Kemenkes ini?