Upaya Pengendalian Banjir DKI Jakarta di era Anies Baswedan
Jakarta, IDN Times - Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat soal penanganan banjir. Anies mengatakannya dalam Acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dengan penanganan kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi,” kata Anies, Kamis (14/4/2022).
Penanganan kapasitas aliran sungai, mempunyai pesan yang jelas. Anies ingin meminta bantuan pemerintah pusat dalam mengendalikan banjir di DKI Jakarta.
Pada prinsipnya, penanganan kapasitas aliran sungai digarap oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Namun, Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya. Meski belum ada progres yang signifikan, Pemprov DKI memastikan tidak menghapus kebijakan normalisasi dalam penanggulangan banjir di Jakarta.
1. Sandiaga Uno saat masih jadi wagub pernah bujuk warga untuk direlokasi
Sebelumnya, Sandiaga Uno yang sempat mendampingi Anies menjadi Wakil Gubernur DKI, pernah membujuk warga Kampung Arus di bantaran Ciliwung untuk direlokasi.
“Kemarin saya sudah turun ke sana dan sebelumnya dua kali. Mereka intinya tidak mau digusur,” kata Sandiaga, 8 Februari 2018 lalu.
Soal relokasi, mantan Sekretaris DKI Jakarta, almarhum Saefullah ketika menjabat juga menegaskan, kebutuhan relokasi warga dari bantaran Ciliwung tak dapat ditawar.
Kala itu, dia juga berharap, BBWSCC dapat terus membangun tanggul. “Kami, Pemprov, kebagian menyiapkan lahan,” kata almarhum Saefullah saat itu.