Pada hari Selasa (11/10) kemarin, pukul 15.30 WIB, pihak kepolisian mendadak berdatangan ke kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Uniknya, Presiden Joko Widodo pun mengikuti proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini.
Lalu, hari ini, Rabu (12/10), rencananya Kepolisian Republik Indonesia akan melaksanakan gelar perkara yang kemudian disusul dengan pengumuman status tersangka pelaku pungutan liar di Kementerian Perhubungan.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menjelaskan bahwa penetapan status tersangka baru bisa dilaksanakan setelah 24 jam, maka Polri tidak dapat langsung mengumumkannya kemarin. Dokumen-dokumen hasil sitaan pun telah dibawa ke Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
Setelah membekuk AR, AD, T, N, D, dan M di ruangan Direktorat Administrasi Perkapalan, Polri berhasil mengamankan uang senilai 95 juta rupiah dan tabungan sebesar 1 milyar yang diduga terkait pungutan liar. Adapun uang-uang tersebut merupakan barang bukti suap dari PT SBI, PT CIS, dan sebuah SMK Kelautan.
Presiden Jokowi rupanya menginstruksikan secara langsung operasi tangkap tangan tersebut kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Saat operasi tangkap tangan di gedung Kemenhub pun Jokowi turut hadir, meski pihak Istana membantah presiden merencanakan datang untuk menyaksikan peristiwa tersebut.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, menjelaskan bahwa kedatangan Jokowi adalah simbol upaya perbaikan pelayanan publik agar menjadi lebih baik. Johan Budi menyebut Jokowi masih sering memperoleh laporan adanya pungutan liar di berbagai institusi.
Kedatangannya pun tidak direncanakan sebelumnya. Sesaat sebelum menerima laporan dari Kapolri Jenderal Tito Karnivan, Jokowi masih memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden. Setelah menerima pesan Kapolri bahwa akan ada OTT, presiden spontan ingin berangkat ke gedung Kemenhub.