Urgensi Kemhan Bentuk Komponen Cadangan Dipertanyakan

Menurut koalisi masyarakat sipil, dalam pembentukan Komcad, warga akan diberi pelatihan militer selama tiga bulan untuk mengatasi ancaman militer, non-militer dan hibrida. Hal tersebut tertulis di dalam Pasal 4 ayat (2) UU PSDN.

Koalisi masyarakat menilai luasnya makna ancaman yang akan dihadapi membuat Komcad bisa dikerahkan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri. Misalnya mengatasi bahaya komunisme, terorisme dan konflik di dalam negeri. 

"Hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama pertahanan negara, yaitu TNI, dalam menghadapi ancaman militer dari luar Indonesia," kata koalisi masyarakat sipil. 

Mereka pun mengatakan keberadaan Komcad tidak jelas, apakah personelnya akan dianggap militer atau warga sipil. 

"Nantinya, bisa menimbulkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional khususnya prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip ini secara tegas membedakan dua kategori orang dalam situasi konflik bersenjata internasional, yaitu kombatan dan penduduk sipil," ujar koalisi sipil. 

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Komcad bersifat sukarela dan konsepnya tidak sama dengan wajib militer. Akan tetapi, koalisi masyarakat sipil mencatat, bagi warga yang memutuskan bergabung dengan Komcad bisa dijatuhi sanksi jika menolak panggilan mobilisasi meski dengan alasan berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. 

Merujuk pada Pasal 77 ayat (1) UU PSDN, sanksi yang dikenakan bagi warga sipil yang menolak penugasan yakni pidana penjara paling lama empat tahun. 

"Tiadanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak penugasan militer karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran Pasal 18 Kovenan Internasional hak sipil dan politik yang melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hal ini telah ditekankan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam komentar umum nomor 22," ujar koalisi masyarakat sipil.

Sebagai negara yang masuk ke dalam Kovenan Internasional, mereka menuturkan, Indonesia wajib memastikan adanya pasal yang mengatur pengecualian. 

Koalisi masyarakat sipil pun mengusulkan tiga hal terkait realisasi Komcad. Pertama, pemerintah dinilai salah kaprah dan melakukan militerisasi kepada warga sipil dengan mempercepat implementasi lewat PP Nomor 3 tahun 2021 tentang PSDN.

"Seharusnya, presiden melakukan legislative review terhadap UU ini sebelum diimplementasikan," kata koalisi masyarakat sipil. 

Kedua, pemerintah seharusnya fokus untuk memperkuat TNI dalam hal alutsista, peningkatan kapasitas profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan prajurit di tengah kondisi anggaran pertahanan yang terbatas. 

Ketiga, jika Komcad tetap dibentuk, pemerintah disarankan fokus melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) saja. Sementara, warga sipil lainnya sebaiknya tidak perlu dijadikan objek pelatihan dasar militer. 

"Jumlah PNS yang cukup besar dapat menjadi potensi untuk menjadi komponen cadangan. Selain itu, kontrol terhadap PNS pascapelatihan juga lebih terukur dibandingkan masyarakat secara umum," tutur mereka.